BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Kemacetan panjang di lintasan penyeberangan nasional, termasuk Ketapang-Gilimanuk, dinilai tidak bisa terus diselesaikan dengan langkah darurat setiap musim liburan. DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk membenahi persoalan tersebut hingga ke akar masalah.

Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, kemacetan penyeberangan terus berulang setiap periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) maupun Lebaran. Bahkan, gangguan antrean kendaraan juga terjadi di luar musim puncak angkutan.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam memperkuat infrastruktur pelabuhan, meningkatkan produktivitas kapal dan dermaga, serta menjaga kelancaran distribusi logistik nasional.

"Kami mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam mempersiapkan angkutan Nataru dan Lebaran. Namun, kami berharap penanganannya tidak berhenti pada langkah-langkah darurat setiap musim liburan. Persoalan yang berulang membutuhkan penyelesaian mendasar dan berkelanjutan," ujar Khoiri dalam siaran pers DPP Gapasdap, Sabtu (14/11/2026).

Dia menilai, kemacetan di lintasan strategis seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk tidak cukup diatasi dengan rekayasa lalu lintas, pembatasan kendaraan barang, maupun sekadar menambah jumlah kapal.

Salah satu persoalan utama adalah ketidakseimbangan antara kapasitas dermaga, jumlah kapal yang dapat dioperasikan, produktivitas perjalanan, dan pertumbuhan kendaraan.

Khoiri mencontohkan lintasan Ketapang-Gilimanuk yang memiliki sekitar 58 kapal. Namun, hanya 26 hingga 28 kapal yang dapat beroperasi setiap hari karena keterbatasan fasilitas dermaga.

Kondisi tersebut semakin diperberat oleh fenomena surut air laut ekstrem. Pada waktu tertentu, kapal-kapal yang menggunakan dermaga LCM tidak dapat bersandar dan melakukan bongkar muat selama 3 hingga 7 jam dalam sehari.

Berdasarkan laporan lapangan yang diterima Gapasdap pada 14 November 2026, antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang mencapai sekitar 6 kilometer. Sementara di Gilimanuk sekitar 1 kilometer, setelah sebelumnya sempat mencapai belasan kilometer.

"Ini menunjukkan bahwa jumlah kapal yang tersedia sebenarnya bukan satu-satunya persoalan. Yang lebih penting adalah kemampuan dermaga melayani kapal secara produktif dan berkesinambungan," jelasnya.

Gapasdap menilai peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur pelabuhan harus menjadi prioritas. Organisasi tersebut mengapresiasi rencana penggunaan fungsional dermaga MB2 Gilimanuk pada masa Nataru serta target penyelesaian peningkatan dermaga ponton menjadi fasilitas MB sebelum Lebaran 2027.

Meski demikian, seluruh fasilitas baru harus dipastikan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan.

Khoiri juga mengingatkan bahwa persoalan kemacetan sudah beberapa kali terjadi bahkan sebelum pekerjaan peningkatan dermaga Gilimanuk dilaksanakan. Karena itu, pembenahan tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan antrean saat puncak angkutan.

Gapasdap berharap pemerintah menyusun program jangka menengah dan panjang, mulai dari peningkatan kapasitas dermaga, modernisasi fasilitas pelabuhan, pengembangan buffer zone, integrasi sistem tiket, hingga penyesuaian infrastruktur terhadap pertumbuhan kendaraan.

Secara khusus, pemerintah diminta menyiapkan solusi teknis permanen untuk mengantisipasi gangguan operasional kapal akibat pasang surut di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

"Kami berharap setiap evaluasi Nataru dan Lebaran tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga keputusan dan program perbaikan yang benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, persoalan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun," tegas Khoiri.

Gapasdap berharap Presiden RI memberikan perhatian terhadap pembenahan sistem penyeberangan nasional. Sementara Menteri Perhubungan diharapkan memimpin penyusunan program perbaikan lintasan strategis dengan target yang jelas, jadwal pelaksanaan terukur, serta pembagian tanggung jawab antarpemangku kepentingan.

Menurut Khoiri, angkutan penyeberangan bukan sekadar kegiatan usaha transportasi. Sektor tersebut merupakan bagian dari infrastruktur strategis nasional yang menopang konektivitas wilayah, distribusi logistik, stabilitas harga barang, hingga kepentingan pertahanan dan keamanan.

"Nataru dan Lebaran merupakan agenda tahunan yang sudah dapat diprediksi. Karena itu, yang seharusnya terus meningkat setiap tahun adalah kualitas pelayanan dan kesiapan infrastruktur, bukan panjang antrean kendaraan," pungkasnya. (ep)