BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI – Pengisian jabatan Kepala Dusun (Kadus) Sumberbopong, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, menuai protes warga. Mereka menolak mekanisme penjaringan administratif yang tengah berjalan dan mendesak agar kepala dusun dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Penolakan itu disampaikan belasan hingga puluhan warga dengan mendatangi Kantor Desa Kandangan pada Senin (09/11/2026). Mereka meminta pemerintah desa mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait mekanisme pengisian jabatan kepala dusun.

Kepala Desa Kandangan, Riyono, membenarkan kedatangan warga tersebut. Menurutnya, masyarakat secara langsung menyampaikan keberatan terhadap proses penjaringan yang telah dimulai sejak awal Oktober.

"Senin lalu warga datang ke kantor desa dan menyampaikan penolakannya terhadap proses penjaringan. Mereka menginginkan pengisian jabatan Kadus Sumberbopong dilakukan melalui pemilihan langsung," kata Riyono, Rabu (11/11/2026).

Protes warga juga diwujudkan dengan memasang sejumlah banner bernada penolakan di beberapa titik strategis wilayah Dusun Sumberbopong. Banner tersebut kemudian menjadi perhatian setelah fotonya beredar di media sosial.

Riyono menjelaskan, keberatan warga lebih mengarah pada mekanisme pengisian jabatan, bukan pada hasil penjaringan. Sebab, hingga protes disampaikan, belum ada calon yang ditetapkan untuk mengisi posisi kepala dusun.

"Sebenarnya yang dipersoalkan warga adalah prosesnya. Untuk hasil belum ada karena sampai sekarang penjaringan masih berjalan," jelasnya.

Dia menyebut tahapan penjaringan telah diawali dengan pembentukan panitia sekitar sebulan sebelumnya. Setelah itu, panitia membuka pendaftaran bagi warga yang berminat mengisi jabatan Kadus Sumberbopong.

Dalam proses tersebut, tercatat tiga orang telah mengambil berkas pendaftaran. Satu orang di antaranya sudah mengembalikan berkas. Seluruh pendaftar disebut berasal dari Dusun Sumberbopong.

"Sepekan lalu ada tiga orang yang mengambil berkas pendaftaran. Dari jumlah tersebut, satu orang sudah mengembalikan berkas. Mereka semuanya merupakan warga Dusun Sumberbopong," ungkap Riyono.

Menurutnya, pemerintah desa telah menjelaskan mekanisme penjaringan kepada warga dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa tahun 2022.

"Warga selama ini memahami bahwa pengisian jabatan kepala dusun dilakukan melalui pemilihan langsung. Sementara kami di pemerintah desa harus menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku," imbuhnya.

Meski terdapat perbedaan pandangan, Riyono memastikan pemerintah desa tetap membuka ruang dialog untuk membahas aspirasi warga. Dia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. (ep)