BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi – Sebidang tanah seluas 18.300 meter persegi di Kelurahan Pakis, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, diduga diklaim pihak lain. Tanah tersebut diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Sidang kedua kasus pembunuhan dan rudapaksa siswi MI di Banyuwangi berinisial CN (7) kembali digelar secara tertutup. Persidangan menghadirkan sejumlah saksi dari pihak korban.Namun,

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Persidangan kasus dugaan pembunuhan dan rudapaksa terhadap siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, akhirnya mulai bergulir setelah hampir 11 bulan tanpa

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Sidang perkara pidana yang melibatkan anak biasanya digelar tertutup untuk melindungi kepentingan anak sesuai undang-undang. Namun, pengamat hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Kuasa hukum korban dugaan penipuan dan penggelapan oleh seorang oknum kepala desa di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa (14/10/2025) mendatangi Mapolresta Banyuwangi untuk

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Kasus tragis dugaan pembunuhan dan rudapaksa terhadap siswi madrasah ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, mulai disidangkan. Setelah hampir 10 bulan bergulir, sidang perdana

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Langkah baru diambil oleh Ir. Achmad Wahyudi, pengacara senior di Banyuwangi, dengan meluncurkan kantor hukum terbarunya yang berlokasi di Jalan Kepiting No. 34-35, Kelurahan

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menyeret AS, mantan Kepala Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, ke dalam jeratan hukum.Ia ditahan oleh Kejaksaan

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengumumkan bahwa pengambilan dan pengembalian barang bukti (BB)

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Legalitas Pusat Bantuan Hukum (PBH) OASE yang berkantor di Banyuwangi kini semakin kokoh setelah resmi memperoleh akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)