BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Meningkatkan pendapatan para sopir angkutan umum, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh karyawan pemkab untuk intens menggunakan jasa angkutan umum di setiap Hari Jumat. Mulai

BWI24JAM.CO.ID, Jakarta - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan berbasis digital mendapat pujian dari banyak pihak. Di antaranya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan

BWI24JAM.CO.ID, Jakarta - Kabupaten Banyuwangi ditetapkan menjadi pilot project penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional. Untuk finalisasi program tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka ruang dialog bersama warga dalam program "Curhat Bu Ipuk". Program ini memberikan kesempatan kepada warga untuk bertatap muka dan mencurahkan

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Pemkab dan DPRD Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna penegasan penerapan multitarif dalam penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berarti sama sekali

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Pemkab dan DPRD Banyuwangi merespons kabar tentang kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dipastikan kabar tersebut tidak benar.Pj Sekretaris Daerah (Sekda)

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Banyuwangi berhasil

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perhitungan PBB P2 tetap akan memperhatikan klasterisasi nilai obyek.   

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Kemacetan yang terjadi di Jalan Situbondo-Banyuwangi akibat antrean truk di Pelabuhan Ketapang, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar dan memimpin rapat koordinasi bersama seluruh

BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti adanya pembiaran dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Komisi V DPR RI yang membawahi bidang perhubungan menyebut ada unsur pembiaran