BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menghadiri sarasehan penguatan ketahanan pangan bersama para kiai, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Banyuwangi di Ponpes Ibnu Sina Genteng, Kamis (14/05/2026). Dalam forum tersebut, Zulhas memaparkan berbagai capaian sektor pangan nasional sekaligus strategi pemerintah menuju swasembada pangan.

Di hadapan ratusan peserta sarasehan, Zulhas menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar program pemerintah, melainkan kehormatan bagi masyarakat desa di Indonesia.

“Swasembada pangan itu merupakan kehormatan 60 juta masyarakat yang ada di lingkup desa,” ujar Zulhas.

Menurutnya, pemerintah saat ini terus memperkuat sektor pertanian melalui berbagai kebijakan strategis. Setelah persoalan petani mulai tertangani, pemerintah juga akan fokus menyelesaikan persoalan di sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan.

“Setelah persoalan petani usai maka akan kita tuntaskan persoalan nelayan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menekankan pentingnya peran para ulama dan pesantren dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan.

“Kita itu niru yang kebiasaan di pondok itu. Kebijakan di Jakarta itu tak akan bisa sukses kalau tidak ada bantuan dari para kiai yang ada di daerah,” katanya.

Dalam pemaparannya, Zulhas menjelaskan pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung pada tahun 2025. Harga Gabah Kering Panen naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram atau meningkat sekitar 30 persen. Sedangkan harga jagung pipilan naik dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kilogram atau meningkat 21 persen.

Kebijakan itu, kata dia, bertujuan menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus meningkatkan semangat produksi pangan nasional.

Selain menaikkan HPP, pemerintah juga meningkatkan kuota pupuk bersubsidi secara signifikan. Dari sebelumnya 6 juta ton pada 2024, meningkat menjadi 9,5 juta ton pada 2025 atau naik sekitar 58 persen.

Zulhas juga memaparkan capaian produksi pangan nasional. Produksi beras sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung kebijakan penghentian impor beras dan jagung konsumsi umum pada 2025 hingga 2026. Padahal pada tahun 2024 lalu, impor beras nasional sempat mencapai 4,52 juta ton.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Ibnu Sina, KH Masykur Ali, menyambut baik perhatian pemerintah terhadap penguatan sektor pangan berbasis pesantren.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada bapak Menko. Merupakan sebuah kehormatan atas kehadiran bapak menteri,” ujarnya.

Menurut KH Masykur, pesantren memiliki peran penting dalam membangun ketahanan pangan nasional melalui usaha-usaha produktif berbasis pertanian dan peternakan.

“Bercocok tanam memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam agama Islam sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Pesantren bukan hanya mencetak generasi berakhlak mulia, tetapi juga generasi produktif yang siap mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo,” katanya.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menambahkan, penguatan ketahanan pangan berbasis pesantren menjadi motivasi besar bagi daerah untuk terus menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan global.

“Di tengah perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia, ketahanan pangan menjadi benteng utama stabilitas bangsa,” ujarnya.

Ia menyebut Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan surplus pangan cukup tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2025, ketersediaan pangan pokok unggulan di Banyuwangi mencapai 334,17 persen.

“Produksi beras Banyuwangi mencapai sekitar 464 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 136 ribu ton. Artinya masih surplus sekitar 328 ribu ton,” pungkasnya. (ep)