BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Warga Desa Benculuk, Kecamatan, Cluring Banyuwangi dibuat gerah atas aksi penebangan kayu jati di area ruang terbuka hijau (RTH). Selain terkesan serampangan, warga menduga penebangan tak sesuai prosedur.

Total 13 pohon Jati dan Jawa ditebang diduga tak melalui prosedur. Warga menduga aksi  dilakukan secara sepihak oleh pengelola kebersihan RTH Desa Benculuk.

“Kalau memang untuk kepentingan desa, seperti bikin meja balai desa, kenapa tidak lewat musyawarah dulu? Ini terkesan semaunya sendiri,” ucap Sahrir salah satu warga setempat, Rabu (23/04/2025).

Sementara itu Sekretaris Desa Benculuk Subani menyebut dalam tata kelola pemerintahan desa, keberadaan pohon-pohon ini tercatat sebagai aset desa yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis penting. Maka, segala bentuk penghapusan atau pemanfaatan terhadapnya harus melalui mekanisme resmi.  

Ia menegaskan bahwa penghapusan aset desa, termasuk pohon yang tumbang atau rusak, tidak bisa dilakukan secara sembarangan.  

 “Harus ada musyawarah, berita acara, dan penetapan kepala desa. Kalau asetnya strategis, seperti pohon jati, maka wajib ada persetujuan dari Bupati,” terangnya.  

Ditegaskan kembali oleh Subani bahwasannya seluruh proses tersebut wajib dicatat dalam buku inventaris desa. Bahkan, penghapusan disebabkan oleh musibah seperti angin tumbang atau kebakaran tetap harus dicatat 

Desa juga harus melapor ke pihak berwajib agar ada surat keterangan resmi.  Namun realitanya, penebangan sekitar 13 pohon di area RTH itu tidak melalui prosedur yang disebutkan. 

Menanggapi hal itu, pihak kebersihan RTH Desa Benculuk, Kuncoro menyatakan sudah sempat berkomunikasi dengan kepala desa serta anggota BPD melalui pesan WhatsApp. Ia berdalih bahwa penebangan dilakukan karena pohon-pohon tersebut sempat tumbang diterpa angin dan mengganggu estetika serta keamanan di area RTH.  

"Waktu itu masyarakat juga mengeluh karena belum ada tindakan dari desa. Pohon jati yang semplah-semplah itu saya potong dan niatnya buat meja balai desa, bukan untuk kepentingan pribadi,” jelas Kuncoro.  

Ia juga menyebutkan bahwa kepala desa sempat memberi sinyal akan membahas hal itu dalam rapat setelah Lebaran. Namun karena belum ada tindak lanjut, ia mengaku mengambil langkah sendiri demi meredam keluhan masyarakat. (ep)