Soroti Pencemaran Limbah Industri di Muncar, PMII Banyuwangi dan Aliansi Pemuda Nahdliyin Gelar Mimbar Bebas

IMG_2500.PNG PMII Banyuwangi dan Aliansi Pemuda Nahdliyin Gelar Mimbar Bebas (Foto: Istimewa/BWI24Jam)

BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI – Persoalan pencemaran lingkungan akibat dugaan pembuangan limbah industri di Kecamatan Muncar kembali menjadi sorotan. PC PMII Banyuwangi bersama Aliansi Pemuda Nahdliyin menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Taman Makam Pahlawan Banyuwangi, Selasa (10/11/2026), sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kritik terhadap persoalan lingkungan yang dinilai belum mendapatkan penanganan maksimal dari pemerintah.


Mimbar bebas tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan nasional maupun daerah, tetapi juga merupakan salah satu bentuk refleksi dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November. 


Momentum tersebut dimaknai sebagai pengingat bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus terus hidup melalui keberanian menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan membela kepentingan masyarakat.


Rangkaian kegiatan diawali dengan orasi dari perwakilan massa aksi, dilanjutkan pembacaan puisi perjuangan dan puisi bertema lingkungan, serta penyampaian aspirasi massa aksi terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa dan tahlil bersama sebagai bentuk penghormatan sekaligus mendoakan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.


Dalam mimbar bebas tersebut, persoalan pencemaran lingkungan di Kecamatan Muncar menjadi perhatian utama. PC PMII Banyuwangi bersama Aliansi Pemuda Nahdliyin menilai bahwa persoalan limbah industri tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat dampaknya berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta masa depan lingkungan hidup.


Bagi mereka, aktivitas industri tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, sementara dampak ekologis yang ditimbulkan justru harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Investasi dan pembangunan industri semestinya berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.


Sorotan juga diarahkan pada dugaan adanya aktivitas pabrik yang belum memenuhi ketentuan perizinan pembuangan limbah cair, termasuk Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). 


Atas persoalan tersebut, massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama instansi terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak), audit lingkungan, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas industri di kawasan Muncar.


Ketua PC PMII Banyuwangi, Haikal Roja’ Hasbunallah, menegaskan bahwa momentum Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Menurutnya, perjuangan hari ini juga harus diwujudkan melalui keberanian membela kepentingan masyarakat dan menjaga lingkungan dari praktik-praktik yang merugikan kehidupan bersama.


"Jangan sampai kita hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan kegiatan seremonial, tetapi kehilangan keberanian untuk memperjuangkan keadilan hari ini. Persoalan pencemaran lingkungan di Muncar harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak aktivitas industri, sementara pemerintah tidak menunjukkan keberanian untuk melakukan pengawasan dan penindakan," tegas Haikal.

Ia juga meminta pemerintah tidak memberikan ruang bagi korporasi yang mengabaikan tanggung jawab lingkungan.


"Kalau memang ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan terbukti melakukan pencemaran, pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas sesuai hukum. Lakukan sidak, audit lingkungan, periksa kualitas limbah, dan buka hasil pemeriksaannya kepada publik. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi," lanjutnya.


Selain persoalan pencemaran lingkungan di Muncar, aksi mimbar bebas tersebut juga membawa sebelas tuntutan yang mencakup berbagai persoalan nasional dan daerah. Sebelas tuntutan tersebut merupakan bentuk respons kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai membutuhkan perhatian dan penyelesaian serius.


Adapun sebelas tuntutan yang disampaikan dalam aksi mimbar bebas tersebut meliputi:

1. Mendesak pemerintah meningkatkan keseriusan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

2. Menuntut transparansi penanganan kasus Karhutla, termasuk perkembangan proses hukum terhadap individu maupun korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Kecamatan Muncar.

4. Mendesak Pemerintah Daerah melakukan sidak dan audit lingkungan terhadap pabrik-pabrik di Muncar yang diduga tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), serta melakukan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan pencemaran limbah industri.

5. Mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.

6. Menuntut kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka makro, tetapi juga menjamin pekerjaan layak, perlindungan buruh, dan pemerataan kesejahteraan.

7. Menuntut kebijakan perpajakan yang berkeadilan dan tidak semakin membebani masyarakat kecil.

8. Mendesak penghentian pemborosan anggaran negara dan penguatan pengawasan terhadap penggunaan APBN.

9. Mendesak Bupati Banyuwangi membuka transparansi dan akuntabilitas wacana pembentukan Dana Abadi Daerah.

10. Mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat perlindungan peserta didik dari segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren.

11. Menuntut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan kesejahteraan dan kepastian perlindungan bagi guru honorer serta guru Madrasah Diniyah (Madin).


Haikal menegaskan bahwa sebelas tuntutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Ia menilai bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan melalui keberanian mengkritik ketidakadilan, melawan pembiaran, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.


"Kami tidak ingin mimbar bebas ini berhenti sebagai kegiatan seremonial memperingati Hari Pahlawan. Ada persoalan nyata yang harus diselesaikan, khususnya pencemaran lingkungan di Muncar. Kami ingin pemerintah hadir dengan tindakan, bukan sekadar janji. Kami akan terus mengawal sebelas tuntutan ini sampai ada kejelasan dan langkah konkret dari pemerintah," pungkasnya.


Melalui aksi tersebut, PC PMII Banyuwangi dan Aliansi Pemuda Nahdliyin ingin menegaskan bahwa memperingati Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, melainkan juga tentang keberanian mengambil tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.


Bagi mereka, perjuangan generasi hari ini adalah memastikan keadilan tetap ditegakkan, lingkungan hidup terlindungi, kesejahteraan masyarakat diperjuangkan, serta pemerintah menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel. (*)