BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI – Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Banyuwangi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (10/11/2026). Permohonan tersebut untuk meminta kejelasan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Ketua Umum Kohati Banyuwangi, Nova Rosytha, mengatakan pembentukan UPTD PPA diperlukan untuk memperkuat pelayanan dan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Nova, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya melalui program Ruang Rindu dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat dengan UPTD PPA yang memiliki mandat dan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang sudah berjalan. UPTD PPA menjadi penguat agar pelayanan korban lebih terarah, termasuk dalam pendampingan dan mekanisme rujukan hingga tingkat provinsi dan pusat," kata Nova.

Melalui RDPU, Kohati meminta DPRD memfasilitasi penjelasan resmi pemerintah daerah mengenai status, perkembangan, dan kendala pembentukan UPTD PPA di Banyuwangi.

Kohati juga mendorong penyelarasan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024.

Dalam suratnya, Kohati mengusulkan RDPU berlangsung pada 14 November 2026 di Kantor DPRD Banyuwangi. Selain itu, mereka juga mengajukan audiensi kepada Bupati Banyuwangi pada 13 November 2026 untuk membahas percepatan pembentukan UPTD PPA.

Nova berharap DPRD dan pemerintah daerah memberikan kepastian atas proses tersebut. Kohati menyatakan siap terlibat dalam pembahasan bersama organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan lembaga layanan.

Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan lebih dari sekadar program. Kehadiran lembaga dengan kewenangan dan pelayanan yang jelas diperlukan agar korban berani melapor serta memperoleh pendampingan secara cepat, aman, dan terjaga kerahasiaannya. (*)