BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Bantuan langsung tunai (BLT) yang tak kunjung dicairkan membuat puluhan warga di Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi mendatangi kantor desa, Selasa (08/04/2025) kemarin. Puluhan warga mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) tersebut mempertanyakan tak kunjung cairnya BLT kepada penerima.

Menurut mereka, total ada 35 kepala keluarga (KK) yang belum menerima BLT. Dengan total dana mencapai Rp63 juta.

Selain itu, mereka juga menyoroti ongkos tukang bangunan yang belum dibayarkan serta beberapa proyek desa yang diduga tidak transparan dalam pengelolaannya. 

"BLT belum disalurkan, padahal itu untuk warga miskin. Ongkos tukang bangunan juga belum dibayar. Ada banyak kejanggalan, termasuk proyek pengadaan mobil desa senilai Rp213 juta yang dananya waktu itu sudah keluar tapi mobilnya tidak, hingga pemerintah desa mengeluarkan uang lagi untuk membeli mobil, " ujar Abdul Rohman Sodik, salah satu tokoh warga. 

Ia menduga telah terjadi penyelewengan dana desa oleh kepala desa. Ia menegaskan, jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, pihaknya akan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum (APH).  

"Kalau tidak ada kejelasan, kami akan laporkan ke pihak berwajib. Sudah tidak ada toleransi lagi. Ini uang rakyat, bahkan uang orang miskin yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan Lebaran, malah tidak diberikan,” tegasnya. 

Menurut Sodik, alasan defisit anggaran tidak masuk akal dan seharusnya kepala desa mampu menjelaskan secara rinci ke mana dana-dana tersebut digunakan. 

"Mestinya sebagai kepala desa tahu uangnya ke mana. Masa bisa defisit? Jangan-jangan digunakan untuk menambal kekurangan tahun lalu, dan bisa jadi untuk kebutuhan pribadi” tambah Sodik. 

Yudi Wiyono, Kepala Desa Plampangrejo buka suara adanya aksi yang dilakukan warganya menyoal BLT. Ia menyatakan bahwa dana tersebut tidak tersedia di tangan bendahara desa.

“Saya sudah menanyakan kepada bendahara desa dan juga meminta rincian penggunaan APBDes 2024, tapi sampai saat ini belum diberikan. Warga datang menuntut pencairan dana BLT, dan jika hari ini belum ada penyaluran, mereka mengancam akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” ujar Yudi saat dikonfirmasi.

Yudi mengaku dirinya pun belum mengetahui secara pasti bagaimana rincian penggunaan APBDes tahun ini, karena hingga kini belum ada laporan maupun pembahasan resmi dari pihak terkait.

Dalam kesempatan itu, Yudi juga menjelaskan soal anggaran pengadaan mobil layanan desa sebesar Rp213 juta yang sempat tertunda pembayarannya. Ia menyebut keterlambatan itu bukan berasal dari pihak desa, melainkan dari penyedia barang.

“Mengenai pengadaan mobil layanan desa memang sudah dibayarkan, meskipun sempat tertunda karena kendala dari pihak penyedia. Namun harapan saya, dana BLT tetap bisa disalurkan sebagaimana mestinya,” pungkas Yudi. (ep)