BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, memasuki hari keempat. Kondisi tersebut memicu perhatian DPRD Banyuwangi yang mendesak PT ASDP Indonesia Ferry segera menghadirkan solusi strategis, terutama untuk penanganan jangka pendek agar antrean kendaraan tidak terus berlarut.

Desakan itu disampaikan Komisi IV DPRD Banyuwangi saat menggelar rapat koordinasi bersama manajemen ASDP di Kantor ASDP Ketapang, Kamis (25/06/2026). DPRD menilai kemacetan yang terjadi di luar periode libur panjang seperti Idulfitri maupun Natal dan Tahun Baru menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak antrean kendaraan menuju pelabuhan.

"Masyarakat gelisah dengan kemacetan yang berkepanjangan ini. Kami juga menerima banyak aduan dari berbagai pihak. Karena itu kami meminta ada solusi jangka pendek yang bisa segera dilakukan. Persoalan ini membutuhkan penanganan cepat," kata Patemo.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti keberadaan kantong parkir Bulusan yang dinilai justru memperparah kepadatan arus lalu lintas. Menurutnya, kendaraan yang telah mengantongi tiket harus keluar dari kantong parkir dan kembali menuju Pelabuhan Ketapang sehingga terjadi perpotongan arus kendaraan.

"Kendaraan dari Bulusan harus kembali masuk ke Ketapang sehingga terjadi crossing. Ini berpotensi menimbulkan kemacetan baru dan membuang waktu. Harus ada solusi agar sistem seperti ini bisa diperbaiki," ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, General Manager ASDP Ketapang, Arief Eko Kurniansjah, menjelaskan pihaknya saat ini tengah menunggu proses finalisasi pembangunan dermaga baru yang ditargetkan mulai dikerjakan pada Juli 2026.

"Proses pengadaan sudah berjalan dan kami menunggu penetapan pemenang. Targetnya pembangunan bisa dimulai tahun ini sehingga saat libur Natal dan Tahun Baru nanti dermaga tersebut sudah dapat dioperasikan," jelas Arief.

Ia mengatakan pengembangan fasilitas penyeberangan tidak hanya dilakukan di Ketapang, tetapi juga di Pelabuhan Gilimanuk karena kedua pelabuhan merupakan satu sistem yang saling terhubung.

"Kalau dilakukan perbaikan di Ketapang, di Gilimanuk juga harus menyesuaikan karena operasionalnya berpasangan. Ke depan setiap tahun akan dilakukan revitalisasi dermaga secara bertahap," katanya.

Arief mengungkapkan, keterbatasan kapasitas dermaga menjadi salah satu penyebab antrean kendaraan, khususnya truk logistik. Saat ini sebagian besar dermaga di Ketapang hanya mampu melayani kendaraan bermuatan maksimal sekitar 30 ton, sementara mayoritas kendaraan logistik memiliki bobot di atas kapasitas tersebut.

"Di Ketapang saat ini terdapat delapan dermaga, sedangkan di Gilimanuk ada tujuh. Hanya dermaga LCM yang mampu melayani kendaraan hingga sekitar 80 ton. Dermaga lainnya kapasitasnya sekitar 30 ton, sementara kendaraan logistik yang datang mayoritas berbobot lebih dari itu," ujarnya.

Menurut Arief, dermaga baru nantinya dirancang mampu melayani kendaraan hingga 50 ton. ASDP menargetkan pada 2028 tersedia tiga pasang dermaga dengan kapasitas lebih besar untuk meningkatkan kelancaran arus penyeberangan Jawa-Bali.

Sambil menunggu pembangunan infrastruktur tersebut, ASDP mengaku terus mengoptimalkan layanan dengan mengoperasikan sebanyak 28 kapal setiap hari agar antrean kendaraan dapat terus bergerak dan waktu tunggu pengguna jasa penyeberangan bisa ditekan.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret agar kemacetan berkepanjangan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang tidak terus berulang dan distribusi logistik maupun mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar. (ep)