OJK, LPS dan BI Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan di Wilayah Sekarkijang

1teiemn.jpg OJK, LPS dan BI Temu Media 2026 di Banyuwangi (Foto: Riqi/BWI24Jam)

BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI – Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor jasa keuangan di wilayah Sekarkijang menjadi perhatian dalam Temu Media 2026 yang digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (29/7/2026), di Resto Daipoeng Blimbingsari, Banyuwangi.


Wilayah Sekarkijang yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang disebut memiliki pertumbuhan ekonomi regional yang berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut turut didukung kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang tetap tumbuh positif hingga 31 Mei 2026.


Kepala OJK Jember Aris Budiman mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Sekarkijang masih terjaga.


"OJK Jember mencatat kinerja intermediasi perbankan di wilayah Sekarkijang hingga 31 Mei 2026 tetap tumbuh positif," ujar Aris.


Berdasarkan catatan OJK, kredit Bank Umum tumbuh 0,78 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp62,42 triliun dengan tingkat NPL 7,06 persen. Sementara kredit BPR/S tumbuh 6,83 persen menjadi Rp2,58 triliun dengan NPL 14,29 persen.


Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum tercatat tumbuh 16,58 persen secara tahunan menjadi Rp55,80 triliun. Adapun DPK BPR mengalami kontraksi 0,61 persen menjadi Rp2,18 triliun.


Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S. Hidayat menyampaikan LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada sektor perbankan dan asuransi.


Menurutnya, penguatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.


"Saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening perbankan. LPS bersama KSSK akan terus mendorong agar masyarakat memiliki akses rekening guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan program prioritas Asta Cita Pemerintah secara lebih efisien dan efektif," jelas Bambang.


Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Achmad menyampaikan digitalisasi sistem pembayaran terus dikembangkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan.


Salah satu indikatornya terlihat dari perkembangan QRIS. Sepanjang 2026, jumlah merchant QRIS tumbuh rata-rata 27 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan pada 2025 yang berada di angka 24 persen.


"Hal tersebut tercermin dari perkembangan implementasi QRIS yang menunjukkan kinerja positif. Sepanjang tahun 2026, jumlah merchant QRIS tumbuh secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2025 yang sebesar 24%," terang Achmad.


Volume dan nominal transaksi QRIS juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital di masyarakat serta penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di wilayah Sekarkijang. (rq)