BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Puluhan tenaga kesehatan (nakes) perwakilan dari 45 Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi menggeruduk Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuwangi pada Rabu (02/10/2024). 

Mereka bermaksud menanyakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Banyuwangi yang dianggap tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024.

KemenpanRB nomor 347 menyatakan ada 3 formasi yang diprioritaskan secara berurutan untuk pengadaan PPPK 2024, yaitu pertama mereka yang eks-THK II, kemudian Non ASN yang terdaftar di database Non-ASN BKN, dan tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. 

“Kami menanyakan perekrutan PPPK tidak sesuai dengan KemepanRB. Kami TLK (Tenaga Latihan Kerja) yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Kami hanya ingin bisa mendaftar seleksi PPPK, paling tidak agar NIK kami terdata di BKN (Badan Kepegawaian Negara),” terang perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan non Nakes (FKHN) Banyuwangi, Karina. 

Ia menambahkan, berdasarkan KemenpanRB, seharusnya pihaknya dapat mengikuti gelombang ke 2 pendataan non ASN yang dikhususkan untuk tenaga non ASN yang telah bekerja secara aktif minimal 2 tahun di lingkup pemerintahan. 

“Tapi di Banyuwangi, kita tidak diberi kesempatan. Di Banyuwangi hanya mementingkan yang THL, PTT dan THK2 sementara TLK tidak disebutkan,” tuturnya. 

Menurutnya, seharusnya pemerintah memberi TLK kesempatan yang sama dengan THL sesuai dengan aturan yang ada, lebih-lebih mereka yang berlatar belakang pendidikan dari bidan, perawat, kesehatan masyarakat, hingga gizi tersebut telah mengabdi bertahun-tahun. 

“Ada yang 9 tahun bahkan 15 tahun mengabdi. Tanpa gaji, kami dapat uang bensin yang nominalnya tidak sama setiap bulannya. Bisa Rp 300 ribu, bisa lebih atau kurang,” urai Karin. 

Usai bertemu perwakilan BKD, ke depan Karin berharap pemerintah segera menentukan langkah sehingga dapat memudahkan langkah mereka untuk dapat mengikuti seleksi PPPK. 

“Waktu kami tidak banyak, hanya 20 hari jelang seleksi PPPK 2024,” terang Karin. 

Kini, Karin dan 300 TLK se-Banyuwangi sedang harap-harap cemas menunggu progress perwakilan BKD yang menyebut akan meneruskan laporan mereka ke kepala BKD yang saat ini masih dinas luar kota. 

“Kami masih menunggu, tapi sambil menunggu, kami akan upayakan (komunikasi) ke DPRD Banyuwangi,” tegasnya. 

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala BKD Banyuwangi, Ilzam Nuzuli yang dihubungi melalui pesan singkat belum memberikan tanggapan apapun. (*)