BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut menembus Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (19/05/2026) mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih rentannya struktur ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Ketua DPP GMNI Bidang Perekonomian, Rino Bakhtiar, menanggapi pernyataan Presiden yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada penggunaan dolar secara langsung oleh masyarakat, melainkan pada dampak struktural pelemahan rupiah terhadap perekonomian nasional.

“Persoalannya bukan apakah masyarakat desa menggunakan dolar atau tidak. Persoalannya adalah struktur ekonomi nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, sehingga pelemahan rupiah tetap berisiko menekan biaya produksi dan daya beli masyarakat dalam jangka panjang,” kata Rino, Rabu (20/05/2026)

Ia menegaskan masyarakat memang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS secara langsung. Namun pelemahan rupiah tetap dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku, barang modal, dan kebutuhan produksi dari luar negeri.

DPP GMNI juga meminta pemerintah bersama Bank Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Menurut Rino, narasi bahwa kondisi saat ini tidak seburuk krisis 1998 perlu disikapi secara kritis dan proporsional.

“Memang konteksnya berbeda dengan krisis 1998. Tetapi ketika rupiah menembus Rp17.700 per dolar AS, itu menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita masih rentan menghadapi tekanan global,” katanya.

Menurut dia, apabila fundamental ekonomi nasional benar-benar kuat, tekanan eksternal tidak semestinya memberikan dampak sebesar yang terjadi saat ini.

“Pemerintah dan Bank Indonesia tidak boleh berlindung di balik narasi stabilitas semu yang hanya meredam kepanikan jangka pendek tanpa menyentuh akar persoalan struktural,” tegasnya.

Rino menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari penguatan dolar AS hingga eskalasi geopolitik global. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa struktur ekonomi domestik masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap faktor luar negeri.

Menurut dia, situasi ini seharusnya menjadi momentum koreksi nasional untuk membenahi arah pembangunan ekonomi secara lebih mendasar.

“Pelemahan rupiah ini seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar kepanikan musiman. Jika akar persoalan tidak dibenahi, kita hanya akan terus mengulang siklus krisis yang sama,” imbuhnya.

Kerentanan ekonomi nasional, lanjut Rino, tercermin dari struktur impor Indonesia yang masih didominasi bahan baku dan barang modal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku atau penolong masih mendominasi total impor nasional.

“Ketika struktur produksi masih bergantung pada impor, pelemahan rupiah akan selalu menjadi tekanan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional,” jelasnya.

Karena itu, DPP GMNI menilai pemerintah tidak cukup hanya merespons situasi dengan kebijakan jangka pendek yang bersifat reaktif. Dibutuhkan langkah korektif dan struktural melalui percepatan substitusi impor, penguatan hilirisasi industri nasional, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terukur dan berpihak pada kepentingan nasional.

DPP GMNI juga mengajak masyarakat memperkuat dukungan terhadap produk dalam negeri dan usaha rakyat sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi nasional.

“Ketahanan ekonomi tidak lahir dari ketergantungan yang terus dipelihara, tetapi dari keberanian membangun kemandirian produksi nasional secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)