BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Pelaku usaha angkutan barang kembali mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan penutupan lintasan penyeberangan Ketapang-Lembar. Mereka berharap rute yang menghubungkan Banyuwangi dengan Lombok itu dapat kembali dioperasikan karena dinilai mampu mengurai antrean kendaraan logistik yang belakangan semakin panjang.

Selama ini distribusi angkutan barang menuju Nusa Tenggara Barat (NTB) dialihkan melalui Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum memberikan hasil yang diharapkan. Sopir maupun pengusaha angkutan mengaku justru harus menghadapi waktu tunggu yang lebih lama, berkurangnya armada kapal, hingga penurunan pendapatan.

Ketua Umum Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, mengatakan pemerintah perlu meninjau kembali operasional lintasan Jangkar-Lembar. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan banyak operator kapal memilih menghentikan layanan karena lintasan tersebut dianggap kurang menjanjikan.

"Kami berharap pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan ini. Sejak rute dialihkan ke Jangkar, banyak operator kapal yang mundur sehingga pelayanan tidak lagi maksimal," ujar Slamet.

Ia menjelaskan, pada awal pengoperasian lintasan Jangkar-Lembar terdapat tujuh kapal yang melayani penyeberangan. Kini jumlahnya menyusut drastis dan hanya tersisa satu kapal yang masih aktif beroperasi.

"Kondisi ini harus menjadi perhatian. Kalau lintasan tersebut memang efektif, tentu operator tidak akan meninggalkannya. Faktanya sekarang kapal yang beroperasi tinggal satu," katanya.

Menurut Slamet, saat lintasan Ketapang-Lembar masih beroperasi, kapasitas kapal justru mencukupi sehingga arus distribusi barang berlangsung lebih lancar tanpa antrean panjang.

Ia menilai berkurangnya pilihan jalur penyeberangan juga berdampak pada layanan menuju Lombok melalui Pelabuhan Tanjung Wangi. Minimnya kompetisi antarlintasan dinilai membuat kualitas pelayanan menurun.

"Kami berharap ada alternatif penyeberangan lagi sehingga pelayanan bisa lebih baik. Kalau hanya mengandalkan satu lintasan, ketika terjadi gangguan seluruh distribusi ikut terdampak," ujarnya.

Selain meminta jalur Ketapang-Lembar diaktifkan kembali, Slamet juga mendorong pemerintah memanfaatkan kembali Dermaga MB4 di Pelabuhan Ketapang yang sudah lama tidak digunakan untuk melayani lintasan tersebut.

Menurutnya, kondisi saat ini sangat memberatkan para sopir truk. Waktu tunggu yang semakin lama membuat produktivitas armada turun drastis.

"Pendapatan sopir maupun pengusaha truk tujuan Lombok turun sekitar 50 persen. Dulu dalam dua bulan kami masih bisa menyelesaikan tiga kali perjalanan Jakarta-NTB. Sekarang satu bulan habis hanya untuk menunggu giliran naik kapal," ungkapnya.

Ia menambahkan, antrean di pelabuhan dapat menghabiskan waktu hingga enam hari. Jika ditambah perjalanan darat, satu kali distribusi logistik dari Pulau Jawa menuju NTB bisa memakan waktu sekitar sepuluh hari.

Tak hanya waktu tempuh yang bertambah, Slamet juga menyoroti tarif penyeberangan yang kini dinilai tidak lagi memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

"Dulu ada selisih biaya yang cukup jauh sehingga pelaku usaha masih punya pilihan. Sekarang tarifnya hampir sama sehingga keuntungan ekonominya sudah tidak terasa," katanya.

Senada dengan itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gilang Tarigan, menilai persoalan antrean kendaraan logistik di pelabuhan harus segera mendapat perhatian serius.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar menghambat distribusi barang, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan sopir dan kelangsungan usaha angkutan.

"Belum memasuki musim ramai saja antrean bisa mencapai tiga sampai lima hari. Sopir harus menunggu tanpa didukung fasilitas parkir yang memadai. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusi," ujarnya.

Gilang memperkirakan kerugian ekonomi yang dialami pengusaha angkutan cukup besar. Semakin lama kendaraan tertahan di pelabuhan, semakin tinggi pula biaya operasional yang harus ditanggung.

"Kalau satu truk mengalami kerugian sekitar Rp 1 juta per hari, tinggal dikalikan berapa banyak kendaraan yang mengantre. Nilainya tentu sangat besar," katanya.

Ia juga meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memaksimalkan pemanfaatan sistem digital Ferizy agar pengaturan kendaraan yang masuk ke pelabuhan bisa lebih tertata dan mengurangi penumpukan.

Menurutnya, sistem digital seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengelolaan arus kendaraan sehingga proses penyeberangan berlangsung lebih efisien.

Para pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, baik dengan membuka kembali lintasan Ketapang-Lembar maupun meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan yang ada. Mereka menilai pembenahan infrastruktur dan sistem operasional menjadi kunci agar distribusi logistik menuju Bali, NTB, hingga Nusa Tenggara Timur dapat kembali berjalan lancar. (ep)