BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Sonny T. Danaparamita selaku anggota Komisi VI DPR RI mengomentari usulan salah satu anggota DPR RI yang mengusulkan pembangunan toll Probowongi agar berhenti sampai Situbondo.

Sonny turut menyampaikan komentarnya setelah adanya pertanyaan dan protes dari masyarakat terhadap pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Nashim Khan yang akan mengusulkan hal tersebut.

"Sebagai sesama politisi yang berangkat dari Dapil Jawa Timur III, saya memberikan apresiasi atas niat dari saudara Nashim Khan yang menurut pengakuannya menyampaikan hal tersebut berdasar aspirasi masyarakat Situbondo," kata Sonny kepada BWI24Jam, Selasa (23/04/2024).

Namun secara substansi Sonny mengaku punya pandangan yang berbeda berdasar aspirasi yang ia terima dari masyarakat, termasuk warga Situbondo juga.

"Menurut saya, Tol Probowangi harus tetap dilanjutkan pembangunannya hingga sampai di Banyuwangi. Dan ini merupakan aspirasi yang harus saya suarakan dan perjuangkan dalam rapat-rapat di DPR RI nanti," ujar anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut.

Adanya kekhawatiran tol tersebut akan membunuh pertumbuhan UMKM yang ada di Situbondo, menurutnya terlalu berlebihan.

"Sebagai orang yang berkomitmen terhadap tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia, ada banyak solusi yang dapat kita rumuskan agar pembangunan jalan tol tidak membunuh perkembangan UMKM maupun sektor pariwisata kita," terang Sonny.

Penambahan gerbang tol, pertimbangan tarif tol, hingga pembangunan rest area yang memberikan prioritas kepada para pelaku UMKM merupakan beberapa solusinya. 

"Secara serius, kita bisa memprioritaskan kios-kios yang ada di rest area untuk para pelaku UMKM lokal," ujarnya.

Misalnya di wilayah Situbondo akan ada rumah makan yang menjual Nasi Sodu, Nasi Karak, Nasi Kaldu, Tajin Palapa, Tape Sorgum, dan sebagainya. Sedangkan di rest area wilayah Banyuwangi akan ada penjual rujak soto, nasi tempong, dan sebagainya.

"Yang harus dilakukan sekarang adalah justru mengawasi secara bersama-sama agar Pembangunan jalan toll Probowangi dapat segera selesai. Pembebasan lahan- lahan milik rakyat jangan sampai merugikan para pemilik lahan," tutur anggota DPR RI Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso).

Ia menekankan pembayaran juga harus langsung, jangan sampai melalui makelar tanah. Terlebih sampai masyarakat menerima dengan nominal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau harga yang telah disepakati oleh pemerintah.

"Sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya terkena jalur Pembangunan jalan tol mutlak dilakukan secara intensif. Secara langsung masyarakat harus bisa berkomunikasi dengan Jasa Marga atau pihak yang diberi tanggung jawab menyelesaikan urusan pembebasan lahan," pungkasnya. (rq)