BWI24JAM, Banyuwangi - Kejadian kelangkaan pupuk subsidi semakin terus menjadi pembahasan hangat di tengah para petani dan masyarakat Banyuwangi.Terhitung mulai bulan Juli hingga bulan September tahun 2022, stok pupuk subsidi bantuan pemerintah mengalami kelangkaan. Kondisi ini membuat Banyuwangi darurat pupuk subsidi, sehingga para petani terhambat dalam proses pemupukan tanaman yang dimiliki. 

Pemerintah daerah pun belum memberikan respon cepat dan solusi untuk menangani dan melakukan upaya - upaya agar tidak terjadi kelangkaan. Padahal pemerintah juga sudah membentuk satuan personalia Komisi pengawasan pupuk dan pestida yang secara legalitas diatur dalam keputusan peraturan bupati Nomor 188/58/kep/492.0011/2020 tentang pembentukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida tertanda tangani bupati periode Abdullah Azwar Anas masih memimpin sebagai bupati Banyuwangi. 

Lantas, kemanakah selama ini para pejabat yang ditunjuk dan juga melibatkan jajaran instansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ¥

Kabupaten Banyuwangi, termasuk juga melibatkan aparatur negara dari TNI POLRI . Melihat kondisi di Banyuwangi hingga saat ini alami kelangkaan pupuk subsidi belum ada giat dari fungsi komisi pengawasan pupuk menangani permasalahan para petani ini.

Pemerintah daerah sendiri menargetkan ke petani harus mencapai 1000 ton hasil pertanian untuk per tahun. Semua juga sudah jelas kajian capaian ketahanan pangan negara Indonosia dihasilkan di bidang pertanian sehingga pemerintah juga mengatur aturan dalam regulasi Permentan nomor 10 tahun 2022 terkait dengan alokasi pembagian jatah bantuan pupuk subsidi untuk petani sesuai dengan kebutuhan petani. 

Namun berbanding terbalik meskipun aturan pemerintah dikeluarkan, kondisi pupuk langka masih terjadi Banyuwangi. Kelangkaan segala macam pupuk terjadi kios - kios setiap wilayah kecamatan. Tak jarang petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harga belinya sangat berbeda jauh dan lebih mahal 10 kali lipat dari harga pupuk subsidi pemerihtah.

Ketua umum aliansi timur raya memberikan kritik pedas mengomentari kinerja ketua dan anggota komisi pengawasan pupuk pestisida yang telah di bentuk oleh bupati Abdullah Azwar Anas yang saat ini ditunjuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Menpan RB di jajaran kabinet Indonesia Maju.

"Sangat disayangkan melihat kondisi petani di Banyuwangi kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dikarenakan stok di kios - kios habis," ujarnya Sabtu, (1/10/2022). 

Dirinya juga mendesak bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk memperhatikan dan peduli dengan kondisi ini sekaligus juga mengecek kinerja komisi pengawasan pupuk pestisida yang di ketuai oleh sekretaris daerah kabupaten Banyuwangi Mujiono, apalagi bupati dan wakil bupati Banyuwangi sebagai pembina di dalam struktur organisasi yang membidangi dan mengawal regulasi pendistribusian pupuk di Banyuwangi yang mengalami kelangkaan hingga berbulan - bulan . 

Seharusnya, masih menurut Ketua Aliansi Timur Raya Cak Sahril, bupati dan wakil bupati Banyuwangi harus mengambil langkah-langkah cepat, proaktif dan subyektif untuk mengatasi hal tersebut. 

"Sehingga petani bisa kembali mudah untuk mendapatkan pupuk subsidi seperti awal pemerintah memberikan bantuan pupuk subsidi kepada petani," ucap aktivis Banyuwangi peduli wong cilik kepada wartawan.

Masih kata cak sahril dirinya menduga kasus-kasus seperti ini pastinya banyak oknum yang sengaja memainkan dan melakukan aktivitas mafia pupuk. Tidak hanya itu, dia juga meminta kepada komisi pengawasan pupuk pestisida kabupaten Banyuwangi melaksanakan tugasnnya karena bagaimanapun mereka di bentuk bertujuan untuk mengawasi serta mengontrol pupuk subsidi dari pemerintah pusat ke wilayah kabupaten Banyuwangi.