BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Banyuwangi mendesak eksekutif untuk meningkatkan jumlah anggaran pembangunan daerah melalui peningkatan belanja modal dalam rancangan APBD tahun 2025.

Menurut Ketua Fraksi PKB, Arvy Rizaldy, idealnya belanja modal harus mencapai 30%, meskipun sebagian besar pembangunan masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pernyataan ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna terkait Raperda APBD 2025, Jumat (01/11/2024). 

Sebagai salah satu solusi, Fraksi PKB mendorong eksekutif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan aset daerah melalui kolaborasi lintas stakeholder. "Kami ingin eksekutif lebih kreatif dalam mengelola unit usaha daerah, terutama melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi dan masyarakat," jelas Arvy.

Arvy juga menyebutkan bahwa peningkatan PAD dapat secara bertahap meningkatkan alokasi belanja modal dari 13,1% menjadi 30% pada tahun 2025. Langkah ini diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor seperti pendidikan, layanan publik, kesehatan, dan ekonomi, yang masih dianggap perlu perhatian lebih.

Rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 menekankan penguatan ekosistem sumber daya manusia (SDM) guna mendukung ekonomi berkelanjutan. Dengan peningkatan belanja modal, target tersebut diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

"Kami mengimbau Pemkab Banyuwangi untuk menata kembali postur APBD, dengan meningkatkan persentase belanja modal sebagai bentuk komitmen anggaran pada pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya diminta memperkuat PAD melalui pajak dan retribusi, tetapi juga harus mendapatkan pelayanan yang jelas dan prioritas," ujarnya.

Arvy juga menyoroti sektor pendidikan yang membutuhkan perhatian serius. Alokasi 20% dari APBD untuk pendidikan, katanya, banyak dihabiskan pada belanja pegawai serta barang dan jasa, sementara substansi pengembangan SDM pendidikan hanya mendapat sekitar 10%.

"Investasi dalam SDM harus menjadi prioritas utama, mengingat kita menghadapi tantangan global dan target Indonesia Emas 2045. Anggaran pendidikan tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi harus merata ke swasta dan madrasah," tegasnya.

Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian PKB. Arvy mengungkapkan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Banyuwangi masih di angka 80%. Banyak puskesmas di Banyuwangi hanya memiliki satu dokter untuk melayani lebih dari 10 ribu pasien, padahal idealnya satu dokter menangani maksimal 5 ribu pasien.

"Di masa depan, UHC di Banyuwangi harus ditingkatkan hingga mencapai rata-rata nasional sebesar 98% agar pelayanan kesehatan optimal," pungkas Arvy. (*)