BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 di Banyuwangi, Jawa Timur, memilih jalur unik untuk mengatasi pencopotan dan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang mereka alami.

Seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Banyuwangi, yang juga pendukung pasangan Ganjar-Mahfud MD, menggelar sayembara bagi masyarakat Bumi Blambangan.

Fajar Isnaini, seorang kader PDI-P yang turut mendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud MD, menyatakan kekesalannya terhadap pencopotan dan perusakan APK yang mereka alami.

Sebagai respons, Fajar Isnaini mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan hadiah uang tunai bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi atau menemukan pelaku pengerusakan APK.

"Kami akan berikan reward berupa uang Rp5 juta bagi yang mengetahui dan menemukan siapa terduga pelaku pengrusakan banner tersebut," kata Fajar Isnaini, Senin (05/02/2024).

Menurutnya, perusakan APK merupakan bentuk pengkhianatan dan kecurangan terhadap demokrasi. Fajar Isnaini berpendapat bahwa tindakan tersebut menghambat penyampaian informasi secara massif kepada masyarakat.

"Perusakan banner adalah bentuk pengkhianatan dan kecurangan demokrasi, karena ini adalah tidak memberikan ruang bagi paslon untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat secara massive," tegas Fajar Isnaini.

PDI-P Banyuwangi menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi perusakan APK tersebut dan bersiap untuk melawan. "Salah satu wujud ikhtiar kita adalah dengan mengadakan sayembara," tegasnya.

Sayembara ini dianggap sebagai salah satu bentuk usaha untuk mendorong masyarakat agar ikut serta dalam menjaga proses demokrasi dengan baik dan bermartabat.

Fajar Isnaini juga berharap agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi dapat merespons cepat terkait insiden ini untuk mencegah terjadinya ketegangan di Banyuwangi menjelang pesta demokrasi tahun 2024.

"Saya berharap Bawaslu Banyuwangi segera turun dan respon cepat terkait hal ini. Jangan sampai Banyuwangi gaduh, karena pesta demokrasi di tahun 2024 ini sudah dekat. Kita menganggap hal ini adalah perbuatan kriminal karena sangat menciderai demokrasi," pungkasnya. (rq)