BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto kembali turun ke masyarakat untuk menampung keluhan terkait permasalahan yang kali ini terdapat di Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. 

Kehadirannya di Desa Bubuk tak lain adalah sebagai bentuk tugas wakil rakyat yang nantinya dapat menjadi penyambung lidah atau pembawa aspirasi masyarakat ke pemangku kebijakan. 

“Kami sebagai DPRD khususnya bagian pimpinan ini sebenarnya bukan pemimpin rakyat tapi justru petugas yang mewakili rakyat mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Michael saat acara serap aspirasi berlangsung, Sabtu (4/11/2023). 

Tak hanya itu, dirinya menegaskan bahwa peran DPRD juga menjadi petugas yang ‘mengambilkan uang rakyat’. Hal ini sesuai dengan tugas yang harus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. 

“Yang dipilih rakyat ini seharusnya bertugas untuk mengambilkan uang yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat (berupa pajak) untuk dikembalikan berupa fasilitas hingga pemanfaatan yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya. 

Mengenai kesejahteraan, Michael menyoroti keluhan salah satu warga terkait pendidikan buah hatinya. 

“Selama ini pemerintah menggemborkan sekolah gratis namun pada kenyataannya masih belum seluruhnya, apalagi seperti saya ini memiliki anak yang statusnya yatim sehingga untuk menyekolahkan ke tingkat selanjutnya lebih berat,” ujar Wiwin salah satu warga Desa Bubuk. 

Menanggapi hal itu, Michael mengatakan pihaknya sudah berulang kali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Banyuwangi, Sekda hingga Gubernur namun akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. 

“Ya itu menjadi topik khusus perhatian kami untuk menindaklanjuti masalah pembiayaan sekolah yang seharusnya gratis, itu kan ada dananya dari pemerintah. Itu nanti akan kita bahas bersama pihak terkait,” ujarnya. 

Orang nomor satu Partai Demokrat Banyuwangi itu juga menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Dirinya juga menekan masyarakat agar paham terkait masalah politik agar tau tentang kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. 

“Kami tekankan kepada warga untuk membentuk kelompok-kelompok UMKM, pertanian, peternakan atau sektor apapun agar pemerintah bisa mengucurkan dana. Hal ini terkait kebijakan pendanaan kepada masyarakat yang hanya boleh diberikan kepada kelompok, bukan perseorangan,” lanjut Michael. 

Pernyataan Michael tersebut salah satunya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi warga Bubuk terkait pengadaan pasar Samarwulu yang dulu sempat menjadi ikon di desa tersebut. 

“Pasar Samarwulu yang dulu tahun 2019 menjadi ikonik masyarakat di sini terhenti lantaran keterbatasan lahan serta dana,” keluh Sri Handayani. 

Tak henti-hentinya Michael kembali menegaskan bahwa permasalahan semacam itu seharusnya juga menjadi fokus pihak pemerintah desa setempat. Pemerintah tingkat atas tugasnya tinggal melakukan pemberdayaan. 

“Kalau masalah lahan itu seharusnya bagian pemerintah desa, misalnya tanah bengkok bisa dimanfaatkan menjadi lahan untuk warga, tugas kami nantinya melakukan pendanaan untuk pemberdayaan UMKM atau sektor apapun yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” pungkasnya. (br)