BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Banyuwangi gelar konferensi pers, pada Jumat (06/12/2024).

Dalam konferensi pers yang diadakan di Warkop Mansoer tersebut, PC PMII Banyuwangi menyampaikan beberapa temuan di saat tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

Diantaranya, jumlah partisipasi memilih masyarakat menurun dan tidak adanya transparansi anggaran dari penyelenggara Pilkada 2024.

M. Hadaddalwi Nasyafiallah ketua PC PMII Banyuwangi menyampaikan bahwa jumlah partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya mencapai angka 59,3 persen dari total DPT 1.348.925 jiwa. 

Jumlah ini menurun dari Pilkada tahun 2020 yang mencapai angka 65,33% dari jumlah DPT 1.304.909 jiwa.

Selain itu, PC PMII Banyuwangi juga menyoroti terkait tidak adanya transparansi anggaran yang jumlahnya mencapai 111,54 miliar oleh penyelengara Pilkada 2024.

Dari jumlah tersebut diserahkan kepada KPU senilai 90,2 miliar dan kepada Bawaslu senilai 21,34 miliar. Dengan jumlah anggaran yang sangat fantatis tersebut Nasa menilai penyelenggara pemilu harus transparan.

“Dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut penyelenggara pemilu harus transparan dan kami menilai penyelenggara pemilu telah gagal dalam meningkatkan jumlah partisipasi memilih masyarakat,” ujar Nasa dalam konferensi pers.

“padahal berbagai program formalistis dilakukan akan tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan jumlah partisipasi memilih masyarakat dari jumlah 75 persen yang ditargetkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi,” lanjutnya.

Selain program sosialisasi yang tidak memberikan dampak signifikan, Nasa juga menyampaikan bahwa banyak undangan pemungutan suara (form C6) yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Nasa sendiri juga mengaku tidak mendapatkan undangan pemungutan suara.

“Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan undangan pemungutan suara, bahkan saya sendiri juga tidak mendapatkan undangan pemungutan suara,” ucap Nasa.

Terkait hal ini, PC PMII Banyuwangi mendesak penyelenggara pemilu untuk memberikan penjelasan terkait jumlah partisipasi memilih masyarakat menurun dan tidak adanya transparansi anggaran dalam Pilkada 2024 berlangsung.

“Kami meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memberikan penjelasan terkait partisipasi memilih masyarakat menurun dan transparansi anggaran yang sudah digunakan dalam Pilkada 2024,” pungkasnya. (*)