BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan nasional untuk program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Uji coba pendaftaran bansos melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial), telah dilaksanakan sejak 18 September 2025. Memperluas cakupan pendaftaran, Banyuwangi mengerahkan kader Dasawisma, Lurah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menjelaskan upaya ini untuk memperluas akses masyarakat kurang mampu yang selama ini belum terdata dalam sistem bansos.

Hingga saat ini, proses pendaftaran digitalisasi bansos telah berjalan signifikan. Dalam enam hari terakhir mulai 17 hingga 23 September siang, sebanyak 18.170 kepala keluarga telah didaftarkan dalam digitalisasi bansos.

"Kami sudah meminta para kepala OPD, camat, hingga lurah untuk menjadi agen Perlinsos. Mereka akan kerja bareng para agen perlinsos lain," kata Ipuk saat menghadiri Rakor Sinergitas Tiga Pilar di Banyuwangi, Selasa (23/9/2025).

Agen perlinsos saat ini terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator data kemiskinan di desa/kelurahan. 

“Untuk mempercepat dan memperluas pendaftaran bansos, kami juga menambahkan agen perlinsos. Kami libatkan seluruh kepala OPD, camat, lurah dan kades, termasuk ribuan kader dasa wisma se-Banyuwangi untuk menjadi agen perlinsos. Dengan bantuan meraka, agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang,” kata Ipuk. 

Sekedar diketahui, pendaftaran bansos cara baru ini dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, secara mandiri via aplikasi Perlinsos. Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem terhubung langsung dengan data kependudukan.

Kedua, melalui agen Perlinsos. Agen perlinsos akan jemput bola mendatangi warga atau kelompok warga untuk mendaftarkan mereka. Selain itu, warga juga bisa mendatangi kantor desa, kelurahan, atau kecamatan untuk mendaftarkan bansos. 

“Harapannya, lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi selama ini terlewat dari pendataan bisa terakomodasi. Padahal, sebenarnya mereka sangat layak. Ini yang menajdi prioritas kita juga,” ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, keberadaan agen Perlinsos sangat penting bagi warga yang kesulitan mendaftar mandiri. Selain itu para agen ini juga berperan dalam menyosialisasikan cara baru mendapatkan bansos.

Digitalisasi bansos ini diharapkan menjadi program yang mempermudah proses pendaftaran, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)