Pengacara Senior Banyuwangi Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

1bisn.jpg Pengacara Senior Banyuwangi, Raden Bomba Sugiarto Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke TN Alas Purwo (Foto: Ilustrasi BWI24Jam)

BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI – Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, menuai penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari pengacara senior Banyuwangi, Raden Bomba Sugiarto, yang menyatakan keberatan terhadap rencana relokasi satwa langka tersebut.


Sebagai bentuk penolakan, Bomba mengaku hari ini Senin (16/11/2026) melayangkan somasi terbuka kepada pemerintah pusat terkait wacana pemindahan badak Jawa ke kawasan Taman Nasional Alas Purwo.


Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari aspek hukum, keselamatan satwa, hingga keterlibatan masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan.


Bomba menilai rencana relokasi tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dengan memperhatikan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dia juga menyoroti prinsip partisipasi masyarakat daerah yang diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).


"Sebagai advokat dan putra daerah asli Bumi Blambangan, pada hari ini saya melayangkan somasi terbuka kepada Pemerintah Pusat terkait wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi," kata Bomba.


Dia juga menyoroti risiko terhadap keselamatan badak Jawa apabila dipindahkan dalam jarak jauh ke ekosistem yang berbeda. Menurutnya, satwa tersebut rentan mengalami stres sehingga proses pemindahan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan hidup.


Selain itu, Bomba meminta pemerintah membuka informasi secara transparan terkait rencana tersebut, termasuk memastikan tidak ada kepentingan lain di balik kebijakan konservasi yang berkaitan dengan pertambangan maupun perubahan tata ruang kawasan penyangga.


"Pemerintah pusat harus membatalkan rencana ini," tegasnya.


Bomba menyatakan siap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun gugatan warga negara atau citizen lawsuit apabila rencana pemindahan tersebut tetap dipaksakan.


Sebelumnya muncul isu wacana pemindahan (relokasi) sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (Banten) ke Taman Nasional Alas Purwo (Jawa Timur) disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.


Gagasan ini disampaikan saat media briefing dalam rangkaian konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026. Wacana ini menuai pro dan kontra, termasuk gelombang penolakan dari warga Banten dan netizen yang menduga ada konspirasi kepentingan tambang maupun perubahan tata ruang di kawasan Taman Nasional. (rq)