BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Sejumlah warga Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Banyuwangi melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor desa setempat. 

Protes itu sebagai bentuk kekecewaan atas penyaluran bansos PKH dan BPNT pada beberapa waktu lalu di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Banyuwangi yang diduga tak jelas.

Kekecewaan warga Desa Rejoagung ini diungkapkan ketika berbarengan dengan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 di desa setempat, pada Minggu (16/4/2023). 

Warga Desa Rejoagung itu akhirnya ditemui oleh Kaur Kesra Samsul Arifin, dan Sekretaris Desa Sigit Catur Waluyo.

"Kami datang menanyakan kejelasan penyaluran bansos PKH dan BPNT di Rejoagung," ucap Arisman, warga asli Desa Rejoagung saat pertemuan itu.

Arisman menjelaskan, ada beberapa dugaan kejanggalan dalam penyaluran bansos PKH dan BPNT di Desa Rejoagung.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial atau Kemensos RI ini menyalurkan bansos BPNT dan PKH di tahun 2023. 

Sesuai perintah Kemensos RI, bahwa bansos BPNT dan PKH dicairkan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. Dan per KPM mendapatkan uang tunai senilai Rp 600 ribu.

Dalam beberapa point Surat Edaran itu disebutkan untuk mencegah konflik kepentingan, maka perangkat Desa/Kelurahan, Pendamping PKH dan TKSK dilarang mengarahkan, memberi ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk belanja, membeli bahan pangan tertentu di toko atau warung.

Namun, berbeda dengan di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Faktanya, penyaluran tersebut diduga diarahkan dalam penyaluran bansos PKH dan BPNT.

"Beberapa warga Desa Rejoagung ini kecewa. Lihat saja pada saat penyaluran di desa langsung dipotong untuk beli beras yang telah disediakan," ucap Arisman.

"Apalagi harga merek beras itu lebih mahal dari pasar lo. Bayangkan, berapa labanya," tegas Arisman.

Hadi, warga Desa Rejoagung lainnya juga mengeluhkan dengan penyaluran PKH dan BPNT itu.

"Di Surat Edaran kan jelas jangan mengarahkan. Kok saya ambil bansos bapak saya di Desa Rejoagung ini tau-tau dipotong Rp. 350 ribu untuk keperluan beli beras," tuturnya.

"Ayolah, kami ini ingin desa kami kondusif dan tidak ada peran oknum-oknum disini. Kami dikasi kembalian Rp 250 ribu. Padahal beli dimana saja kan boleh," tambah Hadi si rambut gondrong itu.

Sementara itu, Kaur Kesra Samsul Arifin mengatakan, pihak desa sama sekali tidak mengarahkan KPM untuk mengambil beras bansos ini.

"Kami tidak pernah mengarahkan kok. Pendamping desa juga dilarang mengarahkan pembelian ke toko, lembaga apapun," tutur Samsul dihadapan warganya.

Bahkan, Samsul menyebutkan, beras itu sudah kebih dari premium. Dan pihak Pemerintah Desa telah menempuh kebijaksanaan berdasarkan kejadian dan keluhan masyarakat dan survei yang ada.

Mewakili Kepala Desa Rejoagung Son Haji, Sekretaris Desa Sigit Catur Waluyo meminta maaf karena kegaduhan di Desa Rejoagung ini membuat sejumlah warga kecewa.

"Jika ada yang mengarahkan kami mohon maaf. Maka kedepannya, kami sangat memperhatikan KPM. Kami mengakui salah," tegas Sigit mewakili Kepala Desa Rejoagung yang hari ini sedang ada kesibukan di Surabaya.

Sekadar diketahui penerima bansos atau KPM di Desa Rejoagung sesuai data dari pihak desa sejumlah 956 KPM. (*)