PC Korps PMII Puteri (KOPRI) Banyuwangi Gelar Dialog Publik (Foto: Istimewa/BWI24Jam)
BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Korps PMII Puteri (KOPRI) Banyuwangi menggelar Dialog Publik bertema “Inisiasi Gerakan Preventif KOPRI dan Aliansi Mahasiswa Banyuwangi Terhadap Darurat Kekerasan Seksual” di Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (23/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri delegasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Banyuwangi, Muslimat NU Banyuwangi, Fatayat NU Banyuwangi, organisasi kemahasiswaan se-Banyuwangi, pengurus komisariat, pengurus rayon, kader, serta anggota PMII se-Banyuwangi.
Dialog publik menghadirkan sejumlah narasumber yang berkaitan langsung dengan isu kekerasan seksual dan perlindungan sosial, di antaranya Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi Setyo Puguh, Kepala Unit VI Satreskrim Polresta Banyuwangi Ipda Huda Febriant, serta Direktur Kantor Hukum Cicero Ahmad Rifa’i.
Ketua Cabang KOPRI PMII Banyuwangi, Rahmah Maftuhah Rohman menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan respons atas munculnya berbagai isu kenakalan remaja dan kekerasan seksual yang terjadi baik di tingkat nasional maupun di Banyuwangi.
“Diskusi ini tidak hanya berhenti pada rangkaian ceremonial saja, namun merupakan langkah pembuka upaya-upaya penekanan jumlah korban kenakalan remaja, kekerasan seksual maupun tindak asusila lainnya,” ujar Rahmah.
Ia menambahkan, melalui pembentukan Forum Aliansi Edukasi Mahasiswa Banyuwangi, pihaknya berharap peserta yang hadir dapat membantu menghimpun isu-isu gender, membuka dialog berkelanjutan, serta membangun sinergi untuk menciptakan Banyuwangi yang ramah bagi perempuan dan anak.
Rahmah juga berharap forum tersebut ke depan dapat melibatkan lebih banyak elemen masyarakat agar dapat berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan penegak hukum dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Banyuwangi.
Sementara itu, Ketua Umum Cabang PMII Banyuwangi, Haikal Roja’ Hasbunallah menyatakan dukungannya terhadap langkah yang dilakukan KOPRI Banyuwangi.
“Peran KOPRI bukan hanya untuk menghilangkan bias gender dalam tubuh organisasi, namun juga membawa perubahan berupa gerakan upaya penegakan hukum serta keadilan gender dengan membangun sinergi melalui kerja sama seluruh kader PMII, Aliansi Mahasiswa, dinas-dinas terkait, penegak hukum serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Haikal. (*)

