BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Kemacetan panjang yang berulang di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kembali memantik kritik. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak pemerintah pusat memasukkan revitalisasi Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut mereka, tanpa percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, antrean kendaraan di jalur penghubung Jawa-Bali akan terus menjadi persoalan tahunan.

Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk kini sudah masuk kategori "extraordinary heavy traffic jam". Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada sopir truk dan penumpang, tetapi juga mengganggu operasional kapal yang harus menunggu giliran sandar akibat keterbatasan fasilitas pelabuhan.

"Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa bisa masuk PSN, kenapa pelabuhan ini tidak? Kalau nanti jalan tol sudah sampai Besuki saja, antrean kendaraan golongan IV menuju Ketapang akan semakin panjang," kata Khoiri saat di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (11/07/2026).

Menurut Khoiri, anggapan bahwa kemacetan terjadi karena kekurangan kapal tidak sepenuhnya benar. Saat ini justru terjadi surplus armada di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Dari total sekitar 56 kapal yang tersedia, setiap hari hanya sekitar 28 hingga 30 kapal yang dioperasikan secara bergantian.

Artinya, bukan hanya kendaraan yang mengantre masuk pelabuhan, tetapi kapal-kapal juga harus menunggu jadwal untuk dapat beroperasi.

"Bukan hanya truk dan bus yang mengantre. Kapal-kapal kami juga mengantre untuk mendapat giliran beroperasi. Jadi persoalan utamanya bukan armada, tetapi kapasitas infrastruktur pelabuhan yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan arus kendaraan," ujarnya.

Ia menilai pemerintah selama ini lebih fokus membangun jalan nasional dan jalan tol, sementara infrastruktur pelabuhan yang menjadi simpul utama distribusi logistik antarpulau belum mendapatkan perhatian yang sama.

Sebagai solusi jangka panjang, Gapasdap mengusulkan penyusunan masterplan pengembangan lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Dengan jumlah armada yang saat ini mencapai 56 kapal, Pelabuhan Ketapang dinilai idealnya memiliki sedikitnya 14 pasang dermaga agar proses bongkar muat dapat berlangsung lebih cepat.

"Minimal setiap tahun ada penambahan dua dermaga baru sehingga kapasitas pelabuhan terus bertambah mengikuti pertumbuhan kendaraan," imbuh Khoiri.

Tak hanya dermaga, Gapasdap juga menyoroti perlunya pembangunan kolam pelabuhan yang lebih representatif. Menurut Khoiri, karakter perairan Selat Bali memiliki tantangan tersendiri karena dipengaruhi arus dari Laut Jawa dan Samudra Hindia yang dapat memicu gelombang tinggi serta pusaran arus.

Karena itu, pembangunan breakwater atau pemecah gelombang dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung operasional kapal yang lebih aman dan lancar.

"Sebagus apa pun kapal yang kami operasikan, kalau tidak didukung kolam pelabuhan dan breakwater yang memadai, operasional akan tetap terganggu ketika cuaca buruk atau gelombang tinggi," katanya.

Menanggapi usulan tersebut, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang-Gilimanuk Arief Eko Kurniansjah mengatakan pihaknya telah menyiapkan program peningkatan kapasitas dermaga pada tahun 2026.

Program tersebut difokuskan pada penguatan struktur dermaga sehingga mampu melayani kapal dengan kapasitas beban yang lebih besar, dari sebelumnya sekitar 30 ton menjadi hingga 50 ton.

"ASDP sudah menyiapkan pembangunan tahun ini. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua tahun ke depan ada tiga pasang dermaga yang kapasitasnya ditingkatkan," ujar Arief.

Dukungan terhadap pengembangan pelabuhan juga datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Ia menyebut hasil konsolidasi dengan berbagai pihak mengarah pada penambahan fasilitas sandar, terutama di sisi Pelabuhan Gilimanuk.

Menurut Bambang, jumlah dermaga di Ketapang saat ini relatif lebih banyak dibandingkan Gilimanuk. Ketimpangan itu kerap menimbulkan bottleneck atau penyumbatan arus kendaraan ketika kapal melakukan bongkar muat.

"Maka akan dicari lokasi baru untuk pembangunan tambahan dermaga di Gilimanuk. Rencananya akan dibangun satu dermaga baru yang dipasangkan dengan Dermaga MB4 maupun Dermaga Bulusan," ujar Bambang.

Gapasdap berharap pemerintah tidak lagi melihat persoalan kemacetan Ketapang-Gilimanuk sebagai masalah musiman. Menurut mereka, jalur penyeberangan ini merupakan urat nadi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat menuju Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur.

Dengan menjadikan revitalisasi Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk sebagai Proyek Strategis Nasional, percepatan pembangunan infrastruktur diyakini akan lebih mudah dilakukan. Harapannya, antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan pengguna jasa penyeberangan dapat berkurang secara signifikan sekaligus meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional di lintasan tersibuk di Indonesia tersebut. (ep)