BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Usaha pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menjalankan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) melalui skema Padat Karya Tunai (PKT).

Proyek besar itu menelan anggaran sebesar Rp 2,70 triliun yang dialokasikan untuk menjangkau 12.000 wilayah Provinsi Jawa Timur milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tahun anggaran 2022.

Proyek itu diharapkan memberikan dampak langsung bagi perekonomian dan pemberdayaan bagi masyarakat Jawa Timur. Tetapi yang terjadi malah menjadi ajang dugaan korupsi.

Sangatlah ironis, ternyata dalam pelaksanaan dilapangan, proyek P3-TGAI Rp 195 juta per titik lokasi, yang tersebar dibeberapa kecamatan melaui HIPPA/P3A khususnya di Kabupaten Banyuwangi terbukti tidak dikerjakan dengan sebenarnya.

Bahkan ada dugaan kuat proyek tersebut menjadi ajang korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Hal tersebut terungkap, saat tim investigasi media ini meninjau langsung ke lokasi proyek P3-TGAI yang ada di Dusun Simbar Dua, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam tahap awal pekerjaan galian, pekerjaan pondasi pasangan tidak sesuai dengan bistek. Warga sekitar lokasi menuding bahan yang digunakan tidak menggunakan full pasir tapi bercampur tanah lebo.

"Nah, bahkan tidak ada spesi di pekerjaanya serta tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Mulai dari semen, batu kali dan pasir yang tidak sesuai," kata Bagong selaku warga sekitar lokasi kepada awak media, Senin (10/7/2023).

"Anehnya lagi, bangunan tanpa tataan batu dan saluran air langsung di plester," imbuhnya.

Atas temuan tersebut, kuat dugaan proyek P3-TGAI di Dusun Simbar Dua, Desa Tampo jadi ajang korupsi. Diduga anggaran disunat sehingga pekerjaan dikerjakan asal jadi.

"Yang paling memprihatinkan, kondisi bawah saluran langsung diplester tampa adanya tataan batu, diketahui saat proses pengerjaan, hal itu menyebabkan konstruksi saluran di duga tidak akan bertahan lama kemungkinan akan cepat mengalami kerusakan dan ambruk akibat tergerus air yang mengalir," terang Bagong.

Sebagai masyarakat, dia sangat menyayangkan anggaran pemerintah pusat pada saat proses pengerjaannya disinyalir hanya sebatas jadi dan asal-asalan. Menurutnya, hal itu perlu pengawasan ekstra keras dari BBWS serta TPM agar tidak dikerjakan asal jadi.

"Bangunan yang didanai dari anggaran pemerintah pusat tetapi pekerjaannya sangat jelek, yang terpenting pembangunan irigasi di wilayahnya ini bisa bermanfaat untuk warga masyarakat. Tapi kalau seperti ini pengerjaannya kami pastikan tidak bermanfaat," tandasnya.

Sementara itu, Mastur selaku ketua Hippa Desa Tampo menyebut adanya proyek tersebut dirinya menjadi diduga korban oknum kepala desa.

"Yang seharusnya proyek irigasi itu diperuntukan untuk kelompok tani dan tidak boleh pihak ketiga ikut campur. Justru kades Hasyim yang menangani langsung," ujar Mastur saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).

Ditambahkan lagi oleh Mastur, saat dirinya diajak kades ke bank mengambil uang, dirinya mengakui dan bertanda tangan.

"Namun setelah pulang dari bank uang tersebut diminta bapak kades," pungkasnya. (*)