BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Bentangan banner bertuliskan kalimat menohok dipasang sejumlah warga yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. Banner itu buntut dari kritik mereka kepada pemerintah desa setempat atas polemik Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024.

"BLT DD di desa tetangga 12 bulan untuk rakyat miskin. BLT DD di desa kita 6 bulan  dinikmati orang miskin, 6 bulan dinikmati oknum pemerintah desa. Ketika kesejahteraan dikorbankan disitulah kematian normal, moral dan etika," bunyi salah satu banner seperti dilihat media ini, Minggu (27/04/2025).

Total ada empat banner berjejer di sudut jalan menuju Desa Plampangrejo tepatnya di Dusun Rumping. Sama, kalimat tertera dalam spanduk berisikan pesan menohok yang ditujukan kepada oknum pemerintah desa.

Abdul Rohman Sodik salah satu perwakilan warga menyebut pemasangan banner ini tak lain sebagai bentuk protes atas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024 yang hingga kini belum disalurkan kepada 35 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nilainya tidak sedikit, mencapai Rp63 juta.

Tak hanya itu, ia menuding ada aroma dugaan penyimpangan dana desa dalam berbagai kegiatan pemerintahan.  

"Kami sudah sabar, tapi ini sudah terlalu. Uang untuk orang miskin yaitu BLT DD malah tidak disalurkan, tukang bangunan belum dibayar," kata Sodik.

Sodik menyebut pemerintahan desa di bawah kepemimpinan kepala desa Yudi Wiyono tak lagi kondusif. Menurutnya, banyak perangkat desa yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dan kondisi keuangan desa pun disebut sudah habis di tangan bendahara.  

“Alasan defisit itu tidak masuk akal. Kalau tidak ada kejelasan, kami laporkan ke aparat penegak hukum. Informasinya, laporan kami sebelumnya juga sudah masuk ke meja Kapolres,” tegas Sodik.  

Tak hanya persoalan BLT, warga juga menyoroti ketiadaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran hingga bulan April 2025, yang menjadi indikator minimnya transparansi pengelolaan keuangan desa.  Pemasangan banner yang berisi protes ini dianggap sebagai bentuk perlawanan simbolik warga terhadap kondisi pemerintahan desa yang dinilai amburadul dan tidak berpihak pada rakyat kecil.  

Menurut Sodik, banner itu sengaja dipasang di titik strategis agar masyarakat luar juga tahu bahwa ada masalah serius di Desa Plampangrejo.  

Menurut Sodik, banner itu sengaja dipasang di titik strategis agar masyarakat luar juga tahu bahwa ada masalah serius di Desa Plampangrejo.  

“Cuma satu titik, tapi ada empat banner yang kami pasang di Dusun Rumping. Isinya jelas: suara kekecewaan rakyat terhadap pemimpin yang tidak transparan,” jelasnya. 

Sebelumnya Yudi Wiyono, Kepala Desa Plampangrejo buka suara adanya aksi yang dilakukan warganya menyoal BLT. Ia menyatakan bahwa dana tersebut tidak tersedia di tangan bendahara desa.

“Saya sudah menanyakan kepada bendahara desa dan juga meminta rincian penggunaan APBDes 2024, tapi sampai saat ini belum diberikan. Warga datang menuntut pencairan dana BLT, dan jika hari ini belum ada penyaluran, mereka mengancam akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” ujar Yudi saat dikonfirmasi.

Yudi mengaku dirinya pun belum mengetahui secara pasti bagaimana rincian penggunaan APBDes tahun ini, karena hingga kini belum ada laporan maupun pembahasan resmi dari pihak terkait.

Dalam kesempatan itu, Yudi juga menjelaskan soal anggaran pengadaan mobil layanan desa sebesar Rp213 juta yang sempat tertunda pembayarannya. Ia menyebut keterlambatan itu bukan berasal dari pihak desa, melainkan dari penyedia barang.

“Mengenai pengadaan mobil layanan desa memang sudah dibayarkan, meskipun sempat tertunda karena kendala dari pihak penyedia. Namun harapan saya, dana BLT tetap bisa disalurkan sebagaimana mestinya,” pungkas Yudi. (ep)