BWI24JAM.CO.ID, Jakarta - Komisi VI DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan perusahaan BUMN sektor transportasi di antaranya PT INKA, PT KAI, PT PELNI, dan Perum DAMRI.

RDP yang dilaksanakan pada Selasa (09/07/2024) tersebut membahas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Tahun Anggaran 2025.

Salah satu sorotan dalam RDP ini datang dari Anggota Komisi VI DPR-RI, Sonny T. Danaparamita. Politisi asal Banyuwangi ini mempertanyakan alokasi PMN untuk PT INKA di Madiun lebih banyak dibandingkan dengan PT INKA di Banyuwangi.

Sonny, yang mewakili Dapil Jawa Timur 3 (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso), menilai alokasi ini tidak proporsional. PT INKA Banyuwangi memiliki area manufaktur kereta api yang luas 83,5 hektar. Sementara PT INKA Madiun hanya 20 hektar.

"Ada pabrik yang butuh kapasitas besar tapi kalau saya lihat PMN ini alokasinya Kenapa lebih banyak Madiun?" ucap Sonny dalam Rapat Dengar Pendapat.

"INKA jangan PHP (Pemberi Harapan Palsu) kami. Saya Dapil Jawa Timur 3, Jawa Timur 3 itu Banyuwangi Situbondo Bondowoso. INKA yang terbesar itu kan justru di Banyuwangi," cetusnya.

Sonny menekankan bahwa PT INKA di Banyuwangi memiliki fasilitas yang memadai, seperti pelabuhan Tanjung Wangi yang lokasinya berdekatan untuk keperluan ekspor.

"Bicara soal kalau ini untuk kepentingan ekspor. Di sana (Banyuwangi) ada pelabuhan Tanjung Wangi," terangnya.

Lebih lanjut, Sonny menyatakan bahwa fasilitas di Banyuwangi jauh lebih unggul. "Kalau untuk test track jauh lebih panjang ini (PT INKA Banyuwangi)," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan PT INKA di Banyuwangi agar dapat menyerap ribuan tenaga kerja sejak diresmikan pada Maret 2023 oleh Wakil Menteri (Wamen) II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo. 

Pernyataan Sonny ini menunjukkan pentingnya pemerataan alokasi dana dan dukungan bagi semua wilayah, terutama daerah yang memiliki potensi besar namun belum mendapatkan perhatian yang seimbang. (rq)