BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Menyambut tahun ajaran baru yang akan dimulai pada September 2025, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi mengusung pendekatan pembelajaran inovatif melalui model reciprocal teaching (pembelajaran timbal balik).

Metode ini dinilai efektif dalam meningkatkan interaksi dan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan, baik untuk kalangan pelajar baru maupun profesional.

“Selain cocok bagi fresh graduate (baru lulus SMA/SMK), kami menyiapkan kelas khusus bagi karyawan unsur pemerintahan dan swasta, termasuk percepatan kelulusan melalui model rekoknisi.” kata Dekan FISIP UNTAG 1945 Banyuwangi, Dr. Hary Priyanto, S.T., M.Si, Sabtu (02/08/2025).

Perkuliahan untuk kelas non-reguler dirancang fleksibel, berlangsung setiap Jumat dan Sabtu, sehingga memudahkan para pegawai yang ingin melanjutkan studi tanpa mengganggu jam kerja.

FISIP Untag juga mengimplementasikan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), yang menekankan pada pencapaian kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, terutama di sektor pemerintahan dan swasta. 

Keunggulan lainnya terletak pada kualitas tenaga pengajar, yang mayoritas merupakan lulusan program doktor dari universitas ternama di Indonesia seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Jember.

Salah satu dosen unggulan adalah Dr. Agung Toni Saputra, S.STP., M.Si, yang dikenal sebagai praktisi aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dr. Agung merupakan lulusan terbaik program doktor FISIP UNEJ dengan masa studi hanya dalam waktu 2 tahun 5 bulan. Kehadiran akademisi sekaligus praktisi ini memperkuat kualitas pembelajaran yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan riil birokrasi.

"Ayo bergabung di UNTAG Banyuwangi, dengan dosen-dosen yang kompeten dan berprestasi dari lulusan universitas ternama dan terbaik di Indonesia. Kedepan FISIP UNTAG akan terus berkembang dengan membuka prodi pasca sarjana S2," ajak Dr. Agung. 

FISIP Untag juga didukung oleh Laboratorium Kebijakan Publik, yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan maupun swasta dalam merancang dan mengkaji berbagai regulasi seperti peraturan desa, peraturan daerah, dan kebijakan strategis lainnya.

Pendaftaran gelombang ketiga masih dibuka hingga 31 Agustus 2025. Masyarakat yang tertarik, terutama pegawai pemerintahan dan swasta yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang administrasi publik, dapat memanfaatkan momentum ini untuk bergabung. (*Adv)