BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Aksi blokade oleh ratusan sopir truk di gerbang Kantor Pemkab Banyuwangi, Rabu (14/10/2026), berdampak pada aktivitas masyarakat. Tak hanya mengganggu arus lalu lintas, aksi tersebut juga membuat sejumlah mahasiswa yang sedang magang di lingkungan pemkab terjebak dan tak bisa keluar untuk mengikuti perkuliahan.

Pantauan sekira pukul 18:00 WIB, para ASN bahkan pulang kantor lewat pagar kecil masjid Pemkab yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Akses gerbang yang bisa dilalui kendaraan roda empat diblokade oleh truk massa.

Aksi unjuk rasa itu digelar komunitas sopir lintas Jawa-Bali yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (Gapiber). Massa membawa sejumlah truk, mayoritas berjenis engkel, untuk mendatangi Kantor Pemkab Banyuwangi dan Kantor DPRD Banyuwangi.

Para sopir menuntut klarifikasi dari Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry terkait pernyataannya yang menyebut sopir sebagai provokator kemacetan selama enam jam di Pelabuhan Ketapang. Mereka juga meminta jaminan agar penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi tidak kembali terjadi.

Selain itu, massa menyoroti sistem bongkar muat kapal ALP yang dinilai tidak tepat waktu. Mereka mendesak pihak terkait membenahi sistem operasional tersebut sekaligus mempercepat pembangunan dermaga dan jembatan penampungan.

Unjuk rasa berlangsung sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, situasi memanas setelah pimpinan daerah yang diharapkan menemui massa tak kunjung datang. Para pengemudi kemudian meluapkan kekecewaan dengan menutup total akses masuk dan keluar Kantor Pemkab Banyuwangi sekitar pukul 15.00 WIB.

Blokade dilakukan dengan memarkir truk di dua pintu utama, yakni sisi timur di Jalan Ahmad Yani dan sisi utara di Jalan Borobudur. Akibatnya, warga maupun pegawai yang hendak masuk atau keluar dari kawasan perkantoran tersebut kesulitan melintas.

"Biar ngerasain rasanya macet tidak bisa pulang," ujar salah seorang sopir truk yang menutup akses pintu utara.

Dampak blokade turut dirasakan mahasiswa yang sedang menjalani program magang di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Salah satunya Fikri, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Fikri mengaku terjebak bersama tiga rekannya saat hendak meninggalkan kawasan perkantoran. Padahal, dia harus mengikuti perkuliahan di kampus pada sore hari.

"Saya jam 3 ada kelas di kampus. Jadi saya dan tiga teman saya tidak bisa keluar," kata Fikri.

Dia mengaku sempat meminta izin kepada sopir truk agar diperbolehkan melintas. Namun, permintaannya ditolak. Sejumlah rekan perempuannya yang juga hendak keluar dari kawasan tersebut disebut diminta mundur.

Fikri menyayangkan penutupan akses yang membuat mahasiswa ikut terdampak, meskipun mereka tidak berkaitan langsung dengan tuntutan para demonstran.

"Ya merugikan. Saya bukan pejabat, bukan pegawai sini. Tapi ikut tidak bisa keluar," tuturnya.

Aksi blokade tersebut menunjukkan dampak demonstrasi yang meluas hingga menghambat aktivitas warga di luar pihak-pihak yang menjadi sasaran tuntutan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai waktu pembukaan kembali akses masuk dan keluar Kantor Pemkab Banyuwangi. (ep)