BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, Dwi Handayani, menemui masyarakat Desa Badean yang menggelar aksi protes terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, pada Jumat (14/7/2023). 

Desa Badean, yang terletak di Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, mengalami ketidaknyamanan akibat bau tidak sedap yang berasal dari bekas lahan tambang galian C yang kini berfungsi sebagai TPA sampah bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Gejolak penolakan TPA ini muncul sejak hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu, banjir terjadi dan mengakibatkan aliran air terkontaminasi sampah, lalu mengalir menuju pemukiman warga Desa Badean.

Meskipun lokasi TPA berada di wilayah Desa Karangbendo, warga Desa Badean justru merasakan dampak tersebut. Dalam aksi protes tersebut, warga yang didominasi ibu-ibu dan bapak-bapak juga sempat memblokade pintu masuk TPA untuk mencegah truk-truk sampah memasuki area tersebut.

Dalam upaya menenangkan protes warga, Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, turun langsung ke lokasi sejak pagi. 

Ia kemudian mengarahkan warga ke Kantor Desa Badean guna melakukan mediasi kepada pihak terkait seperti Kepala Desa Badean dan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Blimbingsari.

"Untuk meredam gejolak masyarakat saat aksi penolakan, kami mediasi di sini untuk mencari solusi yang terbaik karena pemerintah juga masih membutuhkan Tempat Pemrosesan Akhir sampah ini," kata Dwi Handayani, kepada BWI24Jam. 

Sebelum lahan itu jadikan TPA, November 2022 lalu, pihaknya beserta dinas terkait lainnya telah menjelaskan dan menerima aspirasi masyarakat. 

Pemkab Banyuwangi telah memberikan kompensasi kepada masyarakat sejak TPA tersebut beroperasi, seperti bantuan paket sembako setiap bulan. Termasuk pelatihan-pelatihan mengenai pengolahan sampah. 

"Waktu itu, ada permintaan-permintaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan, sembako tiap bulan, dari Pemkab itu sudah kami cukupi. Jadi mungkin karena ada trouble banjir ini yang tidak disangka-sangka, seperti itu," jelasnya. 

Dalam mediasi tersebut, warga yang terdampak oleh keberadaan TPA sampah di sekitar lingkungan mereka menandatangani petisi sebagai bentuk protes dan penolakan.

"Kami tetap berusaha menanggulangi pencemaran yang ditimbulkan banjir kemarin seperti penyedotan air yang tercemar dan pengerukan drainase, tentunya berkolaborasi bersinergi bersama SKPD lain juga supaya cepat teratasi," tuturnya. 

Dalam pertemuan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah bau dan dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh TPA sampah, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga Banyuwangi. (*)