BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Penanganan kemacetan panjang di jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk kembali menjadi perhatian serius. Sejumlah tokoh masyarakat menggelar pertemuan untuk merumuskan langkah strategis terkait peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan infrastruktur penyeberangan di Langgar Art, Banyuwangi, Jumat (18/09/2026).  

​Ketua Yayasan Langgar Art, Imam Maskun, menegaskan bahwa persoalan penumpukan kendaraan di jalur penghubung Jawa dan Bali ini telah berlangsung lama tanpa penanganan yang permanen. Menurutnya, kondisi tersebut kian meresahkan warga serta mengganggu arus mobilitas masyarakat dan distribusi barang.  

​"Kemacetan ini terjadi berulang kali sejak tahun 2012 hingga 2026. Kami berharap pemerintah pusat dapat turun tangan secara langsung di Banyuwangi untuk melihat situasi lapangan dan mengeksekusi solusi jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Imam.  

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Ali Ruchi, menyoroti kendala teknis pada proses pelayanan kapal. Ia menilai pengerjaan lasing (pengikat) kendaraan dan pendataan manifes yang terburu-buru berisiko mengurangi kualitas keselamatan pelayaran.  

​"Risiko mengurangi waktu pelayanan membuat pengerjaan lasing kendaraan terkesan sebatas formalitas. Untuk jangka pendek, operasional kapal yang ada harus dimaksimalkan melalui kolaborasi antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah," ungkap Ali.  

Wakil Sekretaris PCNU Banyuwangi Budi Kurniawan, mendorong adanya penataan ulang operasional kapal. Ia mengusulkan efisiensi waktu pelayanan bongkar muat guna mengurai antrean kendaraan.  

​"Langkah cepat yang bisa dilakukan adalah mengubah tata kelola cycle trip dari 8 menit menjadi 7 menit. Sedangkan untuk jangka panjang, perlu ada penertiban dan peremajaan armada kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi aturan," tegas Budi.  

Mantan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2000-2005 Abdul Kadir, menilai kemacetan juga dipicu oleh lonjakan muatan kebutuhan pokok dan material bangunan menuju Bali yang terus meningkat tanpa antisipasi yang matang.

​"Penyebab utamanya adalah lonjakan lalu lintas barang ke Bali yang tidak terantisipasi. Solusinya, pemerintah harus menyediakan dermaga alternatif baru terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan atau revitalisasi dermaga yang rusak," tutur Kadir.  

​Melalui pertemuan tersebut, para tokoh masyarakat sepakat mendesak Pemerintah Pusat dan Presiden untuk mengalokasikan anggaran guna menambah infrastruktur dermaga baru demi meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. (sf-rq)