BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi bersama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra Badan Gizi Nasional (BGN), dan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk mencegah insiden keracunan yang terjadi di sejumlah daerah agar tidak terjadi di Banyuwangi.

Penguatan pengawasan dibahas dalam pertemuan koordinasi di Aston Banyuwangi, Rabu (16/09/2026). Seluruh pengelola SPPG diminta kembali memperketat penerapan prosedur operasional standar (SOP), mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, penyimpanan hingga penyajian makanan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap seluruh kepala SPPG, mitra BGN, hingga yayasan yang terlibat dalam program MBG menyusul tingginya insiden di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.

“Diadakan pertemuan sekaligus evaluasi kepada seluruh kepala SPPG, mitra BGN, hingga yayasan. Kami sampaikan karena beberapa hari terakhir kejadian keracunan di beberapa daerah sangat tinggi,” ujar Amir.

Dinkes juga mengingatkan agar SOP keamanan pangan yang telah disampaikan melalui pelatihan bersama BPOM tidak sekadar menjadi formalitas. Penerapannya harus dilakukan secara konsisten pada setiap tahapan pengelolaan makanan.

"Kita mengingatkan kepada teman-teman semuanya di Banyuwangi supaya SOP-nya diacu, dipedomani," tuturnya.

Selain keamanan pangan, kualitas gizi dan ketepatan proses juga menjadi perhatian. Dinkes kembali menekankan prinsip tujuh tepat MBG Banyuwangi, yakni tepat bahan, tepat pengolahan, tepat kebersihan, tepat suhu, tepat respons, tepat distribusi, dan tepat waktu.

Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Banyuwangi Sugiarto mengatakan, pencegahan insiden membutuhkan pengawasan dan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, setiap tahapan di dapur SPPG perlu dikontrol bersama agar potensi persoalan dapat segera diketahui dan ditangani.

“Untuk menghindari kasus keracunan MBG itu tentu salah satunya dengan kolaborasi serta mitigasi persoalan di dapur, saling mengontrol, sehingga tidak terlambat untuk mengantisipasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua HMD Gemas Jatim Bayu Perkasa menegaskan keamanan makanan harus menjadi prioritas dalam seluruh proses pelaksanaan MBG. Pengawasan perlu dilakukan sejak bahan baku dipilih hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

“Mulai pemilihan bahan baku, pengolahan, pemorsian, penyimpanan, hingga distribusi harus sesuai SOP dan dikontrol ketat. Jangan sampai target distribusi mengabaikan keamanan makanan,” tegasnya.

Koordinasi antara Pemkab Banyuwangi, Dinkes, BGN, BPOM, mitra, dan stakeholder terkait akan terus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan MBG yang aman, higienis, tepat waktu, dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. (rq)