BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI – Gabungan mahasiswa dari empat perguruan tinggi di Kabupaten Banyuwangi menggelar demonstrasi bertajuk “Banyuwangi Sadar” pada Selasa (10/11/2026). Aksi yang dipusatkan di Simpang Lima Banyuwangi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan nasional dan daerah.

Gerakan ini diinisiasi oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang terdiri atas BEM FIKKIA Universitas Airlangga (UNAIR), BEM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, BEM Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), dan BEM Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengangkat sejumlah persoalan publik yang mencakup bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, hingga agraria. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah. Terdapat tujuh poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.

Di antaranya, mendesak penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan sistem pengelolaan lahan secara terpadu.

Mahasiswa juga menuntut pengelolaan APBN yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan penghentian pengeluaran anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran demi kepentingan politik. Selain itu, mereka mendorong penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, serta perluasan kesempatan kerja yang layak dan berkualitas.

Pada aspek hukum dan demokrasi, aliansi mendesak penghentian praktik penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pemulihan kebebasan menyampaikan pendapat. Penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penghentian militerisasi di ruang sipil juga menjadi bagian dari tuntutan tersebut.

Isu kesetaraan dan kesehatan perempuan turut mendapat perhatian. Mahasiswa meminta penghapusan pajak PPN atas pembalut, penghentian kebijakan yang dinilai mengeksploitasi tubuh dan kesehatan reproduksi perempuan, serta peninjauan kebijakan perpajakan yang memberatkan masyarakat. Di bidang kesehatan, mereka mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus perbaikan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Sementara itu, terdapat tiga tuntutan yang secara khusus ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Pertama, mendesak pencopotan dan proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPRD Banyuwangi yang disebut tersangkut kasus narkoba. Mahasiswa juga meminta agar proses hukum terhadap kasus tersebut dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.

Kedua, mahasiswa meminta pemerintah kabupaten segera menangani kerusakan infrastruktur jalan, khususnya jalan berlubang yang tersebar di sejumlah wilayah. Mereka turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran perbaikan jalan.

Ketiga, penyelesaian konflik agraria di Banyuwangi menjadi perhatian aliansi. Pemerintah daerah didesak untuk mengambil langkah penyelesaian yang berkeadilan dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

Saya memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan. Saya menilai dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kehidupan satwa dan kesehatan manusia. Persoalan karhutla merupakan isu yang sangat berkaitan dengan animal welfare dan konsep One Health. Kebakaran hutan dan lahan mengancam keseimbangan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan serta semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih komprehensif daripada sekadar memadamkan api. Upaya tersebut perlu disertai perlindungan terhadap satwa terdampak, rehabilitasi ekosistem, serta mitigasi risiko kesehatan bagi masyarakat di sekitar kawasan kebakaran. Prinsip One Health perlu diintegrasikan dalam kebijakan penanggulangan bencana lingkungan. Hal ini karena kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Melalui aksi “Banyuwangi Sadar”, aliansi mahasiswa berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mereka menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan orientasi kebijakan pada kepentingan masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Demonstrasi ini sekaligus menjadi wujud keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi kebijakan publik dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui penyampaian aspirasi secara terbuka. (*)

*Cheisa Alfi Yudha, Ketua Bidang (Kabid) Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Banyuwangi.