Pemprov Jatim Sabet Predikat Layanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Terbaik

Screenshot_1391.jpg Ilustrasi: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Humas Pemprov Jatim)

BWI24JAM -  Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih kembali predikat Provinsi terbaik dalam memberikan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penghargaan ini merupakan kali kelima yang diraih oleh Pemrov Jatim sejak diadakannya ajang Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2018 silam.

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyabet predikat terbaik Satuan Tugas Perlindungan PMI Daerah Embarkasi/Debarkasi PMI dalam Layanan Perlindungan PMI.

Pemprov Jatim meraih penghargaan tersebut pada ajang Indonesian Migrant Worker Award (IMWA) tahun 2022 yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan RI

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah, memberikan secara langsung penghargaan tersebut kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Alwi mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur, NTB.

Sementara itu, Gubernur Khofifah berkomitmen penuh untuk memberikan perlindungan kepada para PMI yang merupakan pahlawan devisa negara.

“Mereka adalah pahlawan devisa, maka komitmen Pemprov Jatim untuk memberikan perlindungan PMI beserta keluarganya harus dilakukan secara konkrit,” ungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (24 Desember 2022) dikutip dari kominfo.jatimprov.go.id.

Pihaknya juga telah menyediakan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang menyajikan kepastian alur dan transparasi biaya dalam pelayanan dokumen dan didukung oleh unit yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Selain itu, untuk kepulangan PMI telah tersedia fasilitas counter helpdesk dibandara guna pendataan dan memastikan kepulangan PMI terlindungi sampai ke daerah asalnya.

Bagi PMI yang bermasalah, sakit dan meninggal dunia, pemprov jatim menyediakan fasilitas ambulance gratis dan shelter transit PMI.

“Beberapa hari yang lalu kami juga telah memiliki Lounge VVIP bagi PMI di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya. Hal tersebut sangat mendukung perlindungan bagi PMI. Karena permasalan PMI cukup kompleks, maka kehadiran lounge yang diprakarsai BP2MI ini sangat membantu,” jelasnya.

Dengan fasilitas yang telah diberikan Pemprov, Khofifah berharap para PMI dapat menggunakan jalur legal yang telah disiapkan pemerintah agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

“Dengan fasilitas dan kemudahan akses yang ada di lounge vvip tersebut, harapannya para PMI selalu menggunakan jalur legal yang telah disiapkan Pemerintah Pusat, Daerah agar senantiasa mendapat perlindungan hukum yang kuat dari negara,” lanjutnya.***