BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI – Klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin” dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Malang mendapat respons dari PC GP Ansor Banyuwangi.

Wakil Ketua Organisasi dan Akreditasi PC GP Ansor Banyuwangi, Wahyu Dwi Hermawan, menyatakan klaim tersebut perlu dibuktikan melalui sikap dan kebijakan nyata, bukan hanya melalui kehadiran elite PAN dalam kegiatan NU maupun slogan politik.

“Jangan jual nama Nahdliyin untuk kepentingan politik. Jangan datang kepada Nahdliyin hanya ketika membutuhkan dukungan suara, tetapi ketika kader-kader muda NU mengabdi di tengah masyarakat justru dipinggirkan,” tegas Wahyu, Minggu (06/09/2026).

Wahyu menyoroti adanya keluhan dari kader muda NU yang bekerja dalam program pendampingan desa terkait pemindahan atau relokasi tugas yang disebut tidak disertai penjelasan memadai.

“Kalau benar anak Nahdliyin, jangan perlakukan kader Nahdliyin seperti anak tiri. Jangan ketika di panggung disebut saudara, tetapi ketika berada di lapangan justru diperlakukan sebagai orang yang harus disingkirkan,” bebernya.

PC GP Ansor Banyuwangi juga meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membuka secara transparan mekanisme penempatan, pemindahan, evaluasi, hingga pemberhentian tenaga pendamping desa.

“Kami tidak ingin kebijakan negara dicurigai sebagai instrumen politik. Karena itu, buka semuanya. Siapa yang dipindahkan, mengapa dipindahkan, apa indikatornya, siapa yang memutuskan, dan apa dasar hukumnya,” katanya.

Sorotan tersebut turut dikaitkan dengan posisi Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto yang merupakan salah satu elite PAN. Wahyu meminta kebijakan kementerian tetap dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas dan kepentingan negara.

“Karena Menteri Desa adalah kader dan elite PAN, maka jangan beri publik alasan untuk curiga. Buktikan bahwa kementerian bekerja profesional dan tidak membawa kepentingan partai ke dalam birokrasi negara,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap PAN. Menurutnya, setiap partai politik memiliki hak membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat, termasuk Nahdliyin.

“NU tidak bisa dibeli dengan slogan. Nahdliyin tidak bisa diperlakukan sebagai pasar suara. Dan kader muda NU tidak boleh dijadikan properti politik,” katanya.

PC GP Ansor Banyuwangi juga menegaskan bahwa ketika kader partai menduduki jabatan pemerintahan, kebijakan yang dikeluarkan harus mengutamakan kepentingan negara.

“Kami tidak anti-PAN. Kami juga tidak melarang PAN mendekati Nahdliyin. Silakan. Tetapi jangan gunakan kekuasaan negara untuk membangun kepentingan politik,” pungkasnya. (*)