Negosiasi Buntu, Aksi Protes PT MMP Banyuwangi Nyaris Berujung Ricuh

1un.jpg Tangkapan Layar Rekaman Video saat Negosiasi Antara Warga dan Perusahaan Wilayah Kalipuro, Banyuwangi (Foto: Istimewa/BWI24Jam)

BWI24JAM.CO.ID, BANYUWANGI - Negosiasi antara warga yang mengaku sebagai pemilik tanah dan perwakilan PT Misi Mulia Petronusa (MMP) nyaris berujung ricuh. Ketegangan terjadi setelah kedua pihak terlibat adu mulut lantaran belum menemukan titik temu terkait persoalan lahan.


Situasi tersebut terjadi di area PT MMP, Banyuwangi, Sabtu (29/08/2026) malam. Sebelumnya, sejumlah warga Kalipuro yang berada di sekitar perusahaan mendatangi lokasi untuk menyampaikan protes.


Warga mengaku kesulitan mendapatkan LPG. Mereka menduga kondisi itu berkaitan dengan terhentinya operasional tangki distribusi milik anak perusahaan Bosowa Energasindo setelah akses masuk perusahaan diblokade menggunakan balok beton.


Salah satu perwakilan warga, Iwan, mengatakan kelangkaan LPG mulai dirasakan masyarakat sekitar. Ia meminta perusahaan kembali mengoperasikan fasilitas distribusi LPG agar kebutuhan warga dapat terpenuhi.


"Saya warga sini, saya asli warga Bulusan. Langka LPG itu kalau sampean tahu," kata Iwan, Sabtu (29/08/2026) malam.


Di tengah aksi tersebut, perwakilan PT MMP yang disebut sebagai kuasa hukum perusahaan berupaya meminta massa meninggalkan area perusahaan. Permintaan itu disampaikan agar proses pengisian skid tank LPG dapat kembali dilakukan.


Namun, permintaan tersebut mendapat penolakan dari massa. Perdebatan antara kedua pihak kemudian memanas.


"Kalau memang nggak bisa dibuka, ya sudah. Ini bukan kendaraan kami. Dan ini tanah milik perusahaan, Pak. Kalau memang nggak bisa, ya sudah kita chaos-chaos sekalian," ujar perwakilan perusahaan yang diketahui bernama Airlangga.


Pernyataan tersebut membuat situasi semakin tegang. Massa kemudian mengancam akan mendatangkan lebih banyak peserta aksi apabila persoalan lahan yang mereka tuntut tidak segera mendapatkan kejelasan.


Perwakilan demonstran, Herman, mengatakan tuntutan warga sebenarnya sederhana, yakni meminta kepastian mengenai penyelesaian persoalan tanah yang mereka klaim sebagai hak mereka.


"Kami ini sebenarnya cuma butuh jawaban bagaimana tanah ini diselesaikan. Kami menunggu. Ini sudah terjadi bolak-balik mulai tahun 2016. Pihak MMP sudah gonta-ganti pengacara, yang dibahas masih sama, tidak ada kejelasan," ungkap Herman.


Herman menegaskan warga tidak ingin persoalan tersebut justru memicu benturan dengan aparat keamanan maupun masyarakat sekitar.


"Kami tidak mau dibenturkan dengan aparat keamanan yang berjaga di sini dan tidak mau dibenturkan dengan warga sekitar," imbuhnya.


Beruntung, aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung bergerak meredam ketegangan. Petugas melerai kedua pihak dan meminta massa maupun perwakilan perusahaan menahan diri agar situasi tidak berkembang menjadi kericuhan.


Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono mengatakan kepolisian akan memastikan situasi tetap kondusif. Ia juga meminta penyampaian aspirasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban.


"Kami menjaga agar situasi chaos itu tidak terjadi. Dan sengketa hukumnya bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang ada untuk bisa mendapatkan keadilan," jelas Teguh.


Teguh juga mengimbau pihak-pihak yang bersengketa terkait kepemilikan maupun penguasaan tanah untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia. Menurutnya, penyelesaian melalui jalur hukum diperlukan agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian berdasarkan aturan yang berlaku.


Diketahui, sejumlah warga Banyuwangi mengaku sebagai pemilik sah lahan yang saat ini dikuasai PT MMP. Mereka menuntut perusahaan memenuhi hak atas tanah yang mereka klaim.


Dengan didampingi sejumlah pendukung, warga telah bertahan selama lima hari di sekitar perusahaan sebagai bentuk protes. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan terkait penyelesaian persoalan lahan yang disebut telah berlangsung sejak 2016.


Di tengah aksi protes, pihak perusahaan menutup akses masuk menggunakan sejumlah balok beton. Penutupan akses tersebut berdampak pada mobilitas truk tangki yang hendak keluar maupun masuk ke area perusahaan.


Kondisi itu kemudian turut berdampak pada operasional pengisian dan distribusi LPG di wilayah sekitar. (ep)