BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Dalam berbagai dinamika Banyuwangi, mulai urusan kebijakan publik, kepentingan elite politik, hingga organisasi masyarakat, nama Abdullah Azwar Anas nyaris tak pernah absen dari bahan topik pembahasan. Padahal, ia kini tidak lagi memegang jabatan publik. Lalu, mengapa ia tetap menjadi sorotan?

1. Tokoh Politik Elit

Anas bukan sekadar politikus lokal. Ia menduduki posisi penting sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Sejumlah peristiwa politik di Banyuwangi pun kerap dikaitkan dengannya, termasuk pergantian pucuk pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi.

Terpilihnya Ana Aniati untuk menggantikan I Made Cahyana Negara memunculkan pro-kontra. Sebagian menilai Ana minim pengalaman di kepartaian dan tidak menjabat sebagai wakil rakyat, sementara ada banyak kader senior lain yang sarat pengalaman dan duduk sebagai wakil rakyat. Di balik polemik itu, Anas disebut-sebut memiliki pengaruh besar, meski hal tersebut lebih banyak menjadi opini dan persepsi publik.

Nama Ficky Septalinda misalnya. Politikus perempuan dengan tiga periode pengalaman sebagai anggota DPRD, awalnya yang paling santer menggantikan posisi petahana karena telah menjabat posisi sebagai sekretaris dua periode. Tetapi ia justru kembali dipercaya sebagai sekretaris DPC lagi. Dalam rangkaian peristiwa itu, pengaruh Anas kembali santer dibicarakan, walaupun reaksi keras publik kini mulai mereda 

2. Dua Periode Sebagai Bupati

Anas memimpin Banyuwangi selama dua periode bersama wakilnya Yusuf Widyatmoko. Estafet kekuasaan berlanjut kepada istrinya, Ipuk Fiestiandani, yang kini memasuki periode kedua sebagai Bupati.

Dengan pengalaman panjang inilah pengaruh Anas dinilai tetap kuat, terutama dalam membaca peta politik dan strategi. Banyak pihak menilai ia memiliki insting layaknya pemain catur andal—tahu kapan menyerang dan kapan bertahan. Itulah yang membuatnya sering dijuluki “pak mentor” baik dari unsur birokrat, kalangan elit politik maupun tokoh-tokoh lokal.

Meskipun tidak menjabat langsung, publik meyakini ia tetap mengikuti dan mengawal kebijakan pemerintah daerah, terutama karena bupatinya adalah istrinya sendiri. Pandangan ini juga diperkuat oleh rekam jejak keberhasilannya membangun citra Banyuwangi sebagai destinasi wisata yang semakin dikenal.

Stabilitas daerah pada masanya pun kerap menjadi rujukan. Aksi-aksi protes besar relatif minim, termasuk dalam penanganan polemik tambang emas Tumpang Pitu yang sejak lama menjadi isu sensitif di Banyuwangi. 

3. Akar Kultural di Nahdlatul Ulama (NU)

Selain politik, Anas memiliki basis kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum IPNU, yang menempatkannya pada jejaring NU tingkat nasional.

Menjelang Konferensi PCNU Banyuwangi, banyak tokoh NU disebut meminta pandangannya. Fragmentasi dukungan masih terlihat, namun sejumlah tanda dan dinamika politik dianggap memberi keuntungan bagi calon tertentu.

Misalnya, keputusan lokasi konferensi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang pada Pilkada lalu secara terbuka mendukung pasangan Ipuk Fiestiandani – Mujiono. Hal ini memunculkan anggapan bahwa arah dukungan relatif mudah ditebak, meski keputusan akhir tetap menunggu konferensi.

Catatan Akhir

Walau tak lagi memegang jabatan publik, pengaruh Abdullah Azwar Anas tetap terasa di Banyuwangi—di politik, pemerintahan, maupun lingkungan kultural NU. Pengalaman, jejaring, dan rekam jejaknya menjadikannya figur yang sulit diabaikan, dan karenanya namanya selalu kembali muncul dalam setiap peristiwa penting di Banyuwangi. (*)

*Ali Nurfatoni, Ketua Rumah Analisis Kebijakan Publik Kabupaten Banyuwangi