BWI24JAM.CO.ID, Banyuwangi - Gedung sebuah sekolah yang sudah usang adalah masalah serius. Dengan begitu, sangat penting segera dibongkar dan dibangun kembali alias renovasi. Jika tidak segera diperbaiki akan mengganggu proses studi. Ancamannya; sangat membahayakan siswa dan malah menjadi malapetaka.

Pada bagian lain, teringat kisah seorang kepala rumah tangga yang dahulu kala pernah bekerjasama dengan investor sebuah perusahaan bakso. Pada saat itu, nilai investasi yang dititipkan sebesar 10 persen dari total 100 persen. Tujuannya bisa dipetik di masa depan.

Bakso yang rasanya super nikmat itu ternyata terus tumbuh hingga sukses memiliki cabang cabang dan terkenal luas di berbagai daerah.  Nilai investasi yang semula cuma 10 juta, setelah sekian tahun sudah naik berlipat-lipat menjadi total 1 Miliar. 

Pada suatu waktu karena kepentingan urgen, akhirnya diputuskan sebagian investasi dicairkan. Tidak seluruhnya ditawarkan, hanya sebagian yang dijual. Setelah dikalkulasi, cukup 4 persen saja yang dijual. Benefit yang diterima seorang kepala rumah tangga itu senilai 400 juta dari total 1 Miliar. Kini, dia hanya memiliki investasi sebesar 6 persen atau senilai 600 juta.

Gedung sekolah usang dan investasi bakso itu adalah dua fenomena. Kajian yang paling nyata adalah gedung usang perlu tindakan nyata. Sementara itu, benefit 400 juta dirancang cukup untuk segala kebutuhan-kebutuhan. Termasuk diantaranya untuk membayar aneka tanggungan.

Fenomena lain adalah ketika seluruh kepala daerah di Indonesia akan menghadapi problem di depan mata. Rutinitas dana yang diterima dari pemerintah pusat bakal berkurang tidak wajar. Pasalnya, dana transfer ke daerah (TKD) akan dikurangi tahun depan. Misalnya, anggaran untuk Banyuwangi akan dipangkas sebesar 665 Miliar Rupiah. 

Tentu, minusnya pasokan anggaran ini bakal mengalami risiko besar. Multi efek yang diakibatkan bisa beragam. Rancangan program yang digaungkan terancam gagal direalisasikan. APBD yang biasanya flat atau bahkan naik, otomatis akan berkurang drastis karena pemangkasan besar-besaran.

Seorang kepala daerah, seperti Bupati memang dituntut memiliki rencana taktis. Bagaimana caranya agar pendapatan daerah dapat digenjot dengan target maksimal. Pilihan krusial diantaranya menoleh investasi. Investasi yang dimaksud adalah saham tambang emas Gunung Tumpang Pitu yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI).

Sejak investasi belasan tahun, Banyuwangi tercatat hanya mencairkan sekali tepatnya pada tahun 2020 silam. Momentumnya saat itu cukup tepat karena ditengah badai virus corona. Penjualan sebagian saham tersebut laku dengan angka kurang lebih sekitar 300 Miliar. Dan, anggaran itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat melalui catatan APBD.

Yang paling sederhana ya terkait kisah investasi bakso. Kini memang sudah waktunya untuk menjual saham kembali di tengah kebijakan efisiensi. Sifatnya memang cukup mendesak karena kebutuhan pada tahun semakin kompleks. Program-program kerakyatan tidak boleh abai. Kepentingan dan asas manfaat untuk rakyat adalah prioritas. 

Bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pariwisata harus tetap berjalan dengan skema keberlanjutan. Pelayanan publik adalah yang paling utama. Infrastruktur menjadi fokus dan perhatian bersama. Gedung sekolah yang usang pada akhirnya benar-benar bisa direnovasi, jalan berlubang dilakukan pemeliharaan. Yang belum tersentuh perbaikan bisa dikerjakan tanpa angan-angan.

Saham dijual pada momentum yang tepat dengan kepentingan rakyat. Seluruh rakyat tampaknya sependapat karena fungsinya dan momentumnya tepat. Andai tidak sependapat, bagaimana solusi yang ditawarkan? Sebab, sudah praktis, anggaran dari pusat dipangkas besar-besaran. 

Secara tersirat, telah muncul rencana Pemerintah Daerah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) dalam rangka tepat guna. Usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) sudah dilayangkan ke dewan perwakilan rakyat daerah. Jika kondisinya betul-betul urgen, selayaknya legislatif segera membahasnya kemudian disahkan bareng eksekutif dan diterapkan bersama-sama pada tahun berikutnya.

Pemangku kebijakan di Banyuwangi dituntut banyak inovasi  dengan target mumpuni. Kalau tahun 2020 saja sebagian saham laku 300 miliaran, bisa jadi potensinya saham yang masih dimiliki kali ini bisa mencapai triliunan. Dengan demikian, maka sangat cukup menutupi  sekaligus  mengejar  ketertinggalan pemangkasan sebesar 665 Miliar. Yang setuju angkat tangan, yang tidak sependapat bisa beri saran dengan cara elegan!! (*)

*Ali Nurfatoni, Ketua Rumah Analisis Kebijakan Publik Kabupaten Banyuwangi